Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS sangat prihatin undang-undang keamanan digunakan secara 'selektif' dan 'bermotif politik'. Beberapa kelompok hak asasi juga mengecam aksi terhadap Apple Daily dan khawatir dengan perkembangan kebebasan pers di Hong Kong.
"Dan jangan mencoba menuduh pihak berwenang Hong Kong menggunakan undang-undang keamanan nasional untuk menekan media atau untuk meredam kebebasan berekspresi," kata Lam.
Media-media di China Daratan disensor ketat dan sebagian besar dimiliki pemerintah. Sementara, kebebasan pers termasuk dalam konstitusi semi-otonom Hong Kong.
Namun, undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing mengkriminalisasi sebagian besar pandangan politik yang berbeda. Aksi pemerintah terhadap Apple Daily membuat media di kota itu bertanya-tanya laporan apa yang dapat membuat mereka diselidiki.
"Tidak masalah mengkritik pemerintah Hong Kong, tapi bila niatnya untuk mengorganisir hasutan untuk melakukan subversi ke pemerintah maka tentu, itu hal yang berbeda, rekan-rekan media harus memiliki kemampuan untuk membedakannya," kata Lam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
