Sudan dipimpin bersama sipil dan militer yang disebut Sovereign Council. Pada Senin siang, Burhan mengumumkan ia telah membubarkan pemerintahan dan Sovereign Council. Ia mengeklaim pertikaian antarfaksi membuat militer harus turun tangan. Ia juga mengumumkan Sudan dalam status darurat.

Dia mengatakan, angkatan bersenjata diperlukan untuk memastikan keamanan. Dia juga berjanji mengadakan pemilihan pada Juli 2023 serta menyerahkannya kepada pemerintah sipil terpilih. "Apa yang dialami negara saat ini merupakan ancaman dan bahaya nyata bagi impian para pemuda dan harapan bangsa," katanya.

Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia pada Senin malam mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang situasi tersebut. Ketiga negara mengutuk penangguhan lembaga-lembaga demokrasi dan menyerukan pembebasan mereka yang ditangkap.

"Tindakan militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi, dan permintaan sah rakyat Sudan untuk perdamaian, keadilan dan pembangunan ekonomi," kata negara-negara yang disebut Troika dalam sebuah pernyataan bersama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika