Setelah mengambil alih kekuasaan, militer memberhentikan anggota komisi pemilihan yang telah mengesahkan hasil pemilihan tahun lalu dan menunjuk anggota yang baru. Mereka juga menahan anggota komisi yang lama. Menurut laporan di media independen Myanmar, militer menekan para anggota komisi untuk menyatakan ada kecurangan dalam pemilu.

Sejak digulingkan, Suu Kyi telah didakwa dengan belasan kasus kriminal yang dapat menghalanginya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, beberapa sekutu politik utamanya juga telah diadili atau menghadapi dakwaan. Pendukung Suu Kyi serta organisasi hak asasi independen berpendapat tuduhan tersebut dimaksudkan untuk mendiskreditkan Suu Kyi dan partainya.

Pembubaran partai Suu Kyi mengikuti tren regional membubarkan partai politik populer yang dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah yang berkuasa. Pengadilan tinggi Kamboja pada 2017 membubarkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja yang merupakan satu-satunya kekuatan oposisi yang kredibel. Pembubaran dilakukan menjelang pemilihan umum 2018.

Kemudian Mahkamah Konstitusi Thailand pada 2020 membubarkan Partai Masa Depan Maju yang baru dibentuk dan telah memenangkan jumlah kursi tertinggi ketiga di majelis rendah dalam pemilihan umum 2019.

Dalam kasus pembubaran partai di Kamboja dan Thailand, pengadilan menyebutkan pelanggaran hukum tertentu. Namun tindakan mereka secara luas dilihat sebagai cerminan tekanan politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika