Di dalam artikel itu disebutkan pula bahwa lebih mungkin untuk mempertimbangkan memberikan dukungan logistik kepada sekutu daripada terlibat langsung dalam pertempuran. "Pertanyaannya bukan 'apakah' Jepang akan melakukan intervensi, tetapi hanya 'bagaimana' mengintervensi?" begitu bunyi artikel itu.

Angkatan Laut Jepang dan AS telah melakukan serangkaian latihan bersama dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pada pekan lalu telah dilakukan latihan anti-kapal selam pertama di Laut Cina Selatan, sebuah langkah yang dianggap menargetkan Cina.

Sementara, peneliti China lainnya telah memperingatkan bahwa Jepang mungkin mencoba menggunakan misi penjaga perdamaian PBB untuk menjadi kekuatan utama. "(China) harus memperhatikan upaya mereka untuk menggunakan peluang seperti itu untuk menghindari Konstitusi Perdamaian," sebuah artikel di situs web Forum Perdamaian Dunia Tsinghua University oleh peneliti Hu Fangxin dan Zhang Lihua.

Jepang baru mulai mengirim angkatan bersenjata untuk mengambil bagian dalam misi PBB di luar negeri pada 1992. Sejak pembatasan mandat, akses ke senjata dan kegiatan pemeliharaan perdamaian secara bertahap dilonggarkan.

Disebutkan pula dalam artikel tersebut bahwa operasi ini telah meningkatkan dukungan publik untuk aksi luar negeri, meningkatkan kemampuan negara untuk memproyeksikan kekuatan militer, dan meningkatkan otonomi diplomatiknya. Undang-undang keamanan nasional 2015 telah memberi Pasukan Bela Diri Jepang hak untuk bergabung dengan operasi pertahanan kolektif dan secara signifikan memperluas mandat mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika