Stillhart mengatakan, ICRC mendukung ratusan ribu orang yang tinggal di dekat jalur konflik. Dia menambahkan, orang-orang itu mengalami kesulitan akses  perawatan medis, makanan, air, pemanas, listrik, pendidikan, layanan sosial, dan peluang mata pencaharian.

Pejabat Palang Merah mengatakan, ribuan warga sipil dan mereka yang berperang telah terbunuh, terluka, ditahan, atau dipisahkan dari keluarga. “Ratusan orang masih mencari kerabat mereka yang hilang. Tahanan harus diperlakukan secara manusiawi, sesuai dengan tuntutan hukum humaniter internasional dalam semua konflik bersenjata,” kata Stillhart.

Pasukan Rusia memasuki Semenanjung Krimea pada Februari 2014. Presiden Vladimir Putin secara resmi membagi wilayah itu menjadi dua subjek federal terpisah dari Federasi Rusia pada Maret 2014. Turki dan AS, serta Majelis Umum PBB, memandang pencaplokan itu sebagai tindakan ilegal.

Menurut PBB, pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis pro-Rusia di Donbas telah menyebabkan lebih dari 13.000 orang tewas sejak 2014. Wilayah ini adalah salah satu dari beberapa sumber gesekan antara Rusia dan Ukraina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika