REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengadakan rapat politik untuk meninjau urusan negara, termasuk wabah Covid-19. Kemungkinan pertemuan tersebut pun akan membahas hubungan antara Washington dan Seoul di tengah kemungkinan tes senjata nuklir Pyongyang.
Kantor Berita Resmi Korea Utara KCNA mengatakan pada Kamis (9/6), rapat pleno Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa dilakukan di ibu kota dan dimulai pada Rabu (8/6). Kemungkinan acara tersebut berlangsung beberapa hari.
KCNA menerbitkan foto-foto peserta pertemuan yang berjalan ke gedung. Media itu mengatakan, mereka menyetujui agenda yang akan dibahas, meski tidak dijelaskan agenda yang dibahas.
Media pemerintah Korea Utara itu sebelumnya mengatakan, pertemuan itu akan meninjau urusan negara dan membuat keputusan tentang serangkaian masalah penting. Pertemuan itu kemungkinan akan membahas wabah Covid-19 di negara itu. Para pejabat dan pakar Korea Selatan mengatakan, Kim mungkin membahas hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan di tengah diplomasi yang telah lama terhenti.
Selama pertemuan pleno partai sebelumnya pada Desember, Kim mengulangi sumpahnya untuk meningkatkan program nuklir militernya. Dia memerintahkan produksi sistem senjata yang lebih kuat dan canggih selama diskusi yang berlangsung selama lima hari.
Pertemuan Korea Utara berlangsung ketika Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman bertemu dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang di Seoul pada Rabu. Pertemuan ini menekankan kerja sama keamanan trilateral dalam menghadapi ancaman Korea Utara yang semakin cepat. Dia memperingatkan respons cepat dan kuat jika Korea Utara melanjutkan uji coba nuklir tetapi tidak merinci.
Kunjungan Sherman ke Asia terjadi setelah Korea Utara meluncurkan delapan rudal balistik ke laut dari berbagai lokasi di seluruh wilayahnya hanya dalam satu hari pada 5 Juni. Tindakan itu dibalas dengan peluncuran rudal dan demonstrasi udara melibatkan puluhan jet tempur oleh Washington dan Seoul.
Dalam pidato di Majelis Umum PBB pada Rabu, Utusan Korea Utara Kim Song mencaci maki mereka yang mendorong sanksi yang lebih kuat terhadap Korea Utara atas uji coba senjatanya. Dia mengatakan, negaranya menggunakan haknya untuk membela diri dengan memodernisasi senjatanya sambil menghadapi ancaman langsung dari AS yang dinilai sangat ingin memperkuat kekuatan militernya di Semenanjung Korea dan Asia utara.
Komentar Kim ini didukung oleh utusan dari Cina dan Rusia yang mempertanyakan efektivitas sanksi dalam memperlambat program senjata nuklir dan rudal Korea Utara. Utusan Cina mendesak AS untuk membuat konsesi yang signifikan, seperti mencabut sanksi di daerah-daerah tertentu. Beijing pun meminta Washington menghentikan latihan militer bersamanya dengan sekutu Asia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika