Direktur advokasi di Institut Palestina untuk Diplomasi Publik Ines Abdel Razek mengatakan, baik AS dan Uni Eropa membuang uang ke Palestina alih-alih mengakui keterlibatan dalam pendudukan. "Yang Biden coba lakukan hanyalah mempertahankan ketenangan dan ketenangan tertentu, yang bagi orang Palestina berarti penjajahan dan penindasan yang mengakar,” katanya.
Analis Israel yang biasa menasihati badan militer yang bertanggung jawab atas urusan sipil Michael Milshtein mengatakan, teori “perdamaian ekonomi telah berlangsung beberapa dekade. Teori ini mempromosikan pembangunan ekonomi tanpa adanya negosiasi damai.
Milshtein mengatakan, tindakan itu membuat kebangkitan karena kurangnya proses perdamaian yang berkepanjangan dan krisis politik di Israel. Namun, dia menilai, tindakan yang dilakukan itu paling-paling hanya akan membawa ketenangan sementara.
"Ini adalah cara untuk menjaga stabilitas. Ini bukan cara untuk memecahkan masalah politik yang mendalam," ujarnya.
Terlebih lagi, izin bekerja untuk warga Palestina di Israel dapat dicabut kapan saja. Akhirnya, itu menjadi alat pengatur yang merusak perkembangan ekonomi Palestina yang merdeka.
Saat mengeluarkan izin kerja pun Israel memperketat cengkeramannya pada Area C di Tepi Barat. Saat ini area itu 60 persen di bawah kendali penuh Israel menurut perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pada 1990-an. Otoritas Palestina memiliki otonomi terbatas di kota-kota besar dan kecil.
Area C mencakup sebagian besar ruang terbuka dan sumber daya alam Tepi Barat. Bank Dunia memperkirakan, mencabut pembatasan berat pada akses Palestina ke daerah itu akan meningkatkan ekonomi hingga sepertiga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
