Senin 23 Jan 2023 06:53 WIB

PM Baru Selandia Baru Janjikan Perombakan Kebijakan Segera

Chris Hipkins ditunjuk menjadi PM Selandia Baru menggantikan Jacinda Ardern.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nidia Zuraya
Perdana Menteri Selandia Baru yang akan datang Chris Hipkins mengatakan pada Ahad (22/1/2023), bahwa pemerintahnya akan sesegera mungkin untuk memprioritaskan ulang dan melihat kebijakan yang saat ini dijalankan.
Foto: EPA-EFE/BEN MCKAY
Perdana Menteri Selandia Baru yang akan datang Chris Hipkins mengatakan pada Ahad (22/1/2023), bahwa pemerintahnya akan sesegera mungkin untuk memprioritaskan ulang dan melihat kebijakan yang saat ini dijalankan.

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Perdana Menteri Selandia Baru yang akan datang Chris Hipkins mengatakan pada Ahad (22/1/2023), bahwa pemerintahnya akan sesegera mungkin untuk memprioritaskan ulang dan melihat kebijakan yang saat ini dijalankan. Hipkins dipilih menggantikan Jacinda Ardern sebagai ketua partai Buruh pada akhir pekan, sehingga menjadikannya perdana menteri negara berikutnya.

Hipkins mengatakan kepada TVNZ program Breakfast, bahwa pemerintahan akan memfokuskan kembali pada masalah seperti inflasi atau harga yang mempengaruhi kehidupan warga Selandia Baru. Dia akan melihat pengekangan kebijakan lain, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Baca Juga

"Kami akan segera menyelesaikan semua masalah itu. Dalam beberapa minggu ke depan Anda akan melihat cukup banyak kejelasan di sekitar kita tentang penentuan prioritas," kata Hipkins pada program pagi di AM Show.

Hipkins memiliki jalan yang sulit di depan dengan Partai Buruh membuntuti oposisi dalam jajak pendapat dan negara itu diperkirakan akan jatuh ke dalam resesi pada kuartal berikutnya sebelum pemilihan umum pada 14 Oktober. Namun dia melihat sisi baiknya.

"Saya sangat optimis, saya mendapat banyak dukungan. Dan saya pikir Selandia Baru memberi saya sidang yang adil," kata Hipkins dalam program tersebut.

Partai Buruh telah mengejar sejumlah kebijakan yang tidak populer atau dianggap mahal oleh banyak pemilih, termasuk usulan penggabungan stasiun radio dan televisi milik negara dan perombakan kepemilikan infrastruktur air negara. Hipkins diperkirakan akan dilantik sebagai perdana menteri setelah Ardern secara resmi mengundurkan diri pada Rabu (25/1/2023). 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement