REPUBLIKA.CO.ID, KAMPALA -- Uganda mengatakan tidak akan memperbarui mandat kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di negara Afrika Timur itu. Keputusan ini mempertimbangkan pengembangan kapasitasnya yang memadai untuk memantau kepatuhan hak asasi manusia (HAM).
Keputusan ini diberitahukan dalam sebuah surat Kementerian Luar Negeri Uganda yang dikirim ke Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada 3 Februari dan dilihat oleh Reuters pada Rabu (8/2/2023). Lembaga itu mencatat kemajuan yang telah dibuat Uganda dalam mengembangkan kapasitas domestik untuk memantau HAM sebagai alasan utama keputusannya.
"Kementerian ingin menyampaikan keputusan pemerintah untuk tidak memperbarui mandat kantor Negara OHCHR di Uganda melebihi jangka waktu saat ini," kata surat tersebut.
Dalam surat kepada kantor OHCHR tersebut, Kementerian Luar Negeri Uganda mengatakan, pemerintah telah mendapatkan komitmen yang cukup untuk pemajuan dan perlindungan HAM. "Terdapat perdamaian di seluruh negeri, ditambah dengan lembaga HAM nasional yang kuat dan masyarakat sipil yang dinamis," ujarnya.
Juru bicara kantor negara OHCHR Uganda Bernard Amwine mengatakan, tidak berkomentar atas laporan tersebut. Namun Kementerian Luar Negeri Uganda mengkonfirmasinya, bahwa surat tersebut otentik.
Pemerintah Presiden Uganda Yoweri Museveni selama bertahun-tahun dikritik oposisi, aktivis HAM, dan negara Barat karena berbagai pelanggaran termasuk penyiksaan, penahanan ilegal, dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan dan pengkritik. Para pejabat membantah hampir semua tuduhan dan mengatakan semua pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM telah dihukum dengan sepatutnya.
Pria berusia 78 tahun ini berkuasa setelah perang gerilya selama lima tahun. Dia memerintah Uganda sejak 1986 dan pihak oposisi serta kritikus menuduhnya mendandani putranya, jenderal militer negara itu, untuk menggantikannya. Museveni berulang kali membantah mempersiapkan itu.
Kantor OHCHR Uganda didirikan pada 2006 dan pada awalnya diizinkan untuk fokus hanya pada isu-isu HAM di daerah konflik di utara dan timur laut Uganda. Badan PBB itu kemudian diizinkan untuk menutupi seluruh negara.
Pemilihan Uganda berikutnya akan berlangsung pada 2026 dan Museveni secara luas diperkirakan akan mencalonkan diri lagi. Meskipun hingga kini dia belum mengindikasikan apakah akan mencalonkan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika