REPUBLIKA.CO.ID, KABUL — Pemerintah Taliban Afghanistan membantah telah melarang penjualan alat kontrasepsi, dengan menolak laporan larangan di pers Inggris sebagai "berita palsu". Sebuah artikel yang diterbitkan di The Guardian pada Sabtu (18/2/2023) menuliskan bahwa, Taliban telah mulai memberlakukan "larangan selimut" pada alat kontrasepsi di Kabul, serta kota utara Mazar-e Sharif. Ini mengikuti laporan dengan tuduhan serupa di The Daily Mail , yang mengutip berita dari Afghanistan Rukhshana Media.
Menanggapi pertanyaan dari The National, juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat yang dikelola Taliban, Dr Sharafat Zaman Amar, menyebut laporan tindakan keras itu "palsu".
“Tidak ada yang menghentikan kontrasepsi,” katanya dilansir dari The National News, Ahad (19/2/2023).
Penegakan hukum semacam itu biasanya menjadi domain Kementerian Taliban untuk Melarang Kejahatan dan Promosi Kebajikan. Juru bicara kementerian itu, Akif Muhajir, mengatakan bahwa dia "tidak menerima" laporan tersebut, juga menyebutnya sebagai "berita palsu".
Ditanya secara khusus apakah alat kontrasepsi diperbolehkan di Afghanistan, Muhajir menjawab: “Ya.”
Laporan larangan kontrasepsi datang di tengah pembatasan luas yang diberlakukan pada perempuan oleh Taliban sejak mereka kembali berkuasa pada Agustus 2021. Media Inggris mengutip apoteker dan bidan yang diduga diberitahu oleh pihak berwenang bahwa kontrasepsi adalah "konspirasi barat".
Kontrasepsi oral dan metode keluarga berencana lainnya telah beredar luas di Afghanistan sejak ekonomi dibuka kembali ke dunia setelah jatuhnya rezim Taliban sebelumnya pada 2001. Mereka juga dipuji oleh para dokter sebagai alat penting untuk memerangi kemiskinan, sebagai perlindungan kesehatan dan hak reproduksi perempuan.
“Saat ini di Afghanistan, kami memiliki masalah serius dengan kematian ibu, dan keluarga berencana adalah salah satu cara untuk membantu melestarikan kehidupan ibu dan anak yang belum lahir,” kata Dr Najmussama Shefajo, seorang ginekolog yang mengelola klinik bersalin di Kabul.
The National mengunjungi tiga apotek di Kabul pada hari Sabtu. Semuanya membantah dikunjungi oleh anggota Taliban atau disuruh berhenti membawa obat-obatan tertentu.
Salah satu cabang apotek rantai yang berbasis di lingkungan kota Taimani mengatakan mereka menjalankan bisnis seperti biasa. “Kadang-kadang direktorat yang membidangi farmasi mengirimkan daftar obat-obatan yang tidak boleh dijual, tapi belakangan ini kami belum menerima yang seperti itu,” kata apoteker itu.
Apoteker mengatakan, mereka belum pernah dikunjungi oleh anggota Taliban yang menanyakan tentang obat yang mereka bawa. Apoteker lain, yang menjalankan gerai kecil milik keluarga di lingkungan Shahr-e Now, juga membantah klaim apa pun yang diberitahukan apa yang harus dibawa.
“Saya tidak mengetahui larangan semacam itu,” kata apoteker kedua sambil membantu seorang pelanggan wanita muda.
Dokter di klinik bersalin Dr Shefajo, di lingkungan Wazir Akbar Khan, dan satu lagi di lingkungan Kartei Seh, juga mengatakan bahwa mereka belum dihubungi oleh otoritas Imarah Islam tentang kontrasepsi.
“Kami belum menerima instruksi (larangan) apa pun hingga saat ini,” kata seorang manajer di klinik Wazir Akbar Khan.
Salah satu pemilik klinik lain juga mengatakan mereka tidak mengetahui adanya penggeledahan atau penyitaan tersebut. The National menghubungi Doctors Without Borders (MSF), sebuah LSM internasional yang merupakan salah satu penyedia layanan keluarga berencana terlama di Afghanistan, khususnya di provinsi Helmand dan Khost, daerah yang dianggap sebagai bagian dari jantung budaya Taliban.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara MSF di Afghanistan, Noor Ahmad Salim, mengatakan MSF belum diberitahu oleh otoritas Afghanistan tentang tindakan apa pun yang melarang penggunaan alat kontrasepsi di dalam negeri.
“Semua kegiatan kami yang berkaitan dengan keluarga berencana, yang kami anggap sebagai bagian penting dari kesehatan seksual dan reproduksi setiap wanita, berjalan tanpa hambatan di Afghanistan,” kata Salim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
