REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Masyarakat Thailand mengantre di depan tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara lebih awal dalam pemilihan parlemen pada 14 Mei mendatang. Sudah lebih dari dua juta dari 52 juta pemilik hak suara yang memberikan haknya.

"Saya berharap melihat perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan," kata Gosol Pungtaku, salah satu dari 800 ribu warga Bangkok yang mendaftar pemilihan awal satu hari di ibukota, Ahad (7/5/2023).

Pemilih lain Siriporn Namphet yang berusia 34 tahun mengatakan ia memberikan suara demi perubahan. "Seperti melihat apa yang telah pemerintah sebelumnya lakukan dan kini berharap pemerintah baru mengambilalih dan memerintah dengan lebih efektif," katanya.

Berdasarkan peraturan pemilihan umum Thailand pemilik suara adalah warga yang berusia 18 tahun ke atas. Pemilihan tahun ini dapat mengubah status quo pemerintah konservatif pro-militer yang dipimpin mantan jenderal Prayuth Chan-ocha selama lebih dari delapan tahun.

Prayuth merebut kekuasaan lewat kudeta pada tahun 2014 dan menjadi perdana menteri setelah pemilihan 2019 yang menurut kritikusnya dirancang untuk menguntungkan bagi pemimpin junta militer. Tuduhan ini dibantah pemerintah Prayuth.

Jajak pendapat menunjukkan partainya jauh tertinggal dari partai-partai oposisi. Partai Pheu Thai, kelompok populis yang memenangkan lima pemilihan umum sebelum 2019 dan dikudeta Prayuth, menjadi partai unggulan dalam jajak pendapat.

Sementara partai oposisi lainnya, Partai Move Forward di urutan kedua. Pemilihan parlemen untuk mengisi 500 kursi House of Representative.

Ikuti Whatsapp Channel Republika