REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Oposisi Thailand mendorong partai-partai yang bertahan dalam pemilihan umum bergabung dengan partai pemenang. Hal ini dilakukan demi menghalangi partai-partai yang didukung militer membentuk pemerintah minoritas.
Partai Move Forward dari sayap progresif muncul sebagai kekuatan baru dalam politik Thailand, mereka meraih kursi terbanyak dalam pemilihan umum akhir pekan lalu. Termasuk di basis-basis partai konservatif, dan menang di Ibu kota Bangkok.
Move Forward diikuti partai oposisi lainnya yang sebelum pemungutan suara diperkirakan akan menang, Pheu Thai yang populis. Kemenangan partai-partai oposisi ditafsirkan sebagai penolakan terhadap pemerintahan militer yang berkuasa selama hampir satu dekade.
Pada Senin (15/5/2023) lalu dua partai itu sepakat untuk membentuk koalisi enam partai. Mereka memiliki 310 dari 500 kursi House of Representative.
Namun, untuk memastikan kemenangan dalam pemilihan presiden demi membentuk pemerintahan, aliansi itu tidak hanya perlu menjadi mayoritas di majelis rendah. Tapi mendapatkan lebih dari setengah suara gabungan di majelis rendah dan atas atau 376 suara.
Kekhawatiran utama oposisi adalah 250 kursi Senat yang ditunjuk pemerintah militer dapat menghalangi mereka membentuk pemerintah.
Salah satu pemimpin Pheu Thai, Srettha Thavasin mengatakan, partai-partai oposisi memiliki opsi untuk menghormati demokrasi yang mereka janjikan ke masyarakat dan mendukung Move Forward.
"Ini waktunya anda mengikuti janji kampanye anda dan memilih Pita Limjaroenrat dari Move Forward sesuai dengan peraturan demokrasi sebenarnya dan tidak menunggu 250 Senator," kata Srettha, Selasa (16/5/2023).
"Partai-partai politik harus mengikuti kehendak rakyat," katanya menambahkan.
Susunan pemerintah Thailand dapat ditentukan partai daerah, Bhumjaithai yang memenangkan 70 kursi. Mereka belum menentukan keputusan terakhir. Begitu pula, dengan Democrat Party yang memenangkan 25 kursi pada akhir pekan lalu. Dua partai itu didukung pemerintah militer.
Srettha mengingatkan kembali partai-partai itu menegaskan mereka tidak mendukung Senator yang tidak dipilih rakyat memutuskan siapa yang akan membentuk pemerintah.
"Kini saatnya bagi anda untuk memenuhi janji anda dan memilih untuk Pita. Anda harus melaksanakan tugas partai anda dan rakyat dengan martabat dan rasa hormat," kata Srettha.
Bhumjaithai yang terkenal dengan kampanye legalisasi mariyuana yang berhasil, menegaskan partai pemenang yang harusnya membentuk pemerintah. Dalam pernyataannya partai itu mengatakan mereka akan mengambil keputusan setelah hasil pemilu sudah diresmikan yang membutuhkan waktu 60 hari.
Pejabat Democrat Party, Alongkorn Ponlaboot mengatakan, partainya belum menentukan sikap 25 anggota partainya yang terpilih dalam pemungutan suara. "(Tapi partai) harus menghormati suara rakyat dengan mendukung Pita sebagai perdana menteri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika