REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perdana Menteri India Narendra Modi membantah melakukan diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya. Penyangkalan ini digaungkan meskipun kelompok hak asasi manusia (HAM) dan laporan pelanggaran Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memberikan sorotan.
Selama konferensi pers dengan Presiden AS Joe Biden pada Kamis (22/6/2023), Biden mengatakan membahas HAM dan nilai-nilai demokrasi lainnya dengan Modi. Saat ditanya langkah yang ingin diambil untuk meningkatkan hak-hak Muslim dan minoritas lainnya di India dan untuk menegakkan kebebasan berbicara, Modi menyarankan bahwa langkah-langkah itu tidak perlu diperbaiki.
"Konstitusi kami dan pemerintah kami, telah membuktikan bahwa demokrasi dapat memberikan. Ketika saya mengatakan memberikan, kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin, tidak ada ruang untuk diskriminasi (dalam pemerintahan saya)," kata Modi.
Dalam laporan tentang HAM dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap Muslim, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya di India. Lembaga itu pun juga mencantumkan tindakan keras terhadap jurnalis.
Para pendukung HAM dan lusinan anggota parlemen dari Partai Demokrat AS mendesaknya untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi. Partai nasionalis Hindu milik Modi Bharatiya Janata (BJP) telah memegang kekuasaan sejak 2014.
Penyataan itu pun tidak dapat diterima bagi kalangan aktivisi. Lusinan pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih pada Kamis.
"Modi harus berpikir mengapa itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ada pelanggaran HAM di India," kata pengunjuk rasa dan direktur advokasi di Dewan Muslim Amerika India Ajit Sahi.
Faktanya India telah merosot dari peringkat 140...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
