REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pita Limjaroenrat pernah mendapatkan julukan sebagai 'bintang baru' parlemen Thailand karena pidato kritis saat menjadi anggota parlemen oposisi. Gebrakan itu pun terus dibawa, termasuk berjanji untuk mengesahkan undang-undang yang akan mengizinkan pernikahan sesama jenis dan hak identitas gender jika menjadi perdana menteri.
"Begitu pemerintah terbentuk, kami akan mendukung kesetaraan pernikahan (UU), identitas gender (UU) dan beberapa lainnya, termasuk kesejahteraan," kata Pita dalam kegiatan Pride Parade di Bangkok pada bulan lalu dikutip dari Bangkok Post.
Move Forward Party yang dipimpin Pita memenangkan pemilu pada Mei lalu. Pria berusia 42 tahun ini pun kemungkinan akan menjadi perdana menteri Thailand yang baru jika mendapatkan dukungan suara parlemen pada 13 Juli 2023.
Salah satu agenda yang baru ditunjukan Pita adalah dukungan terhadap komunitas LGBT. “Hal-hal kecil ini akan membuat perayaan keberagaman di Pride Month menjadi kebanggaan selalu,” ujarnya.
Koalisi yang terdiri dari delapan partai politik yang mendukung Pita telah membuat janji bersama untuk mengesahkan beberapa undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan untuk memastikan hak yang sama bagi semua pasangan.
Hanya saja, jalan Pita untuk memimpin Thailand akan cukup sulit, mengingat anggota Senat dikuasai militer dan pendukungnya. Dia bersama partai koalisi membawa agenda yang sangat bertentangan dengan kepentingan pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang kalah dalam pemilihan umum lalu.
Pita berjanji untuk mematahkan pengaruh politik militer dan undang-undang reformasi yang berkaitan dengan monarki. Dia mengaku ingin menulis ulang konstitusi dan berjanji untuk membawa Thailand keluar dari masa-masa yang hilang di bawah rezim militer.
Dalam wawancara di masa kampanye dengan Bloomberg pada April lalu, mantan pemimpin Grab Thailand ini mengatakan, prioritasnya untuk Thailand adalah demiliterisasi, demonopolisasi, dan desentralisasi. Move Forward juga akan terus mendorong diakhirinya hukum lèse-majesté Thailand.
"Kami akan meloloskannya di parlemen ini. Dan kami akan menggunakan parlemen untuk memastikan bahwa ini adalah diskusi komprehensif dengan kedewasaan, dengan transparansi, tentang bagaimana kita harus bergerak maju dalam hubungan antara monarki dan massa," kata Pita seusai pengumuman kemenangan Move Forward Party dalam pemilu Thailand.
Aliansi delapan partai yang mendukung Pita memiliki 312 kursi di parlemen. Namun, Pita membutuhkan setidaknya 376 suara dalam sidang gabungan legislatif bikameral yang mencakup 250 anggota majelis tinggi yang ditunjuk selama pemerintahan militer.
Pita mengatakan pembicaraan dengan para senator sedang diadakan. Dia menegaskan, mereka tidak boleh memberikan suara yang bertentangan dengan keinginan rakyat.
"Kami meminta mereka untuk memilih demokrasi untuk mayoritas dan untuk mengembalikan normalitas politik Thailand, sehingga kami akhirnya bisa bergerak maju," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika