Aliansi Pita memiliki 312 kursi, jadi dia membutuhkan 64 suara dari partai lain atau dari senator.  Tapi itu tidak akan mudah. Agenda anti-kemapanan Move Forward, yang mencakup reformasi pada institusi seperti militer dan undang-undang lese-majeste yang melarang penghinaan terhadap monarki yang dihormati, mungkin terlalu sulit untuk diterima oleh senator konservatif.

Beberapa perkembangan yang mengejutkan pada malam pemungutan suara mungkin dapat merusak citra Pita dan peluangnya untuk mendapatkan suara yang dibutuhkan.  Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/7/2023) setuju untuk menerima pengaduan terhadap Pita dan Partai Move Forward atas kebijakan mereka tentang undang-undang lese-majeste. Selain itu, Partai Demokrat juga menegaskan 25 anggota parlemennya tidak akan mendukung Pita karena sikap Move Forward pada hukum lese-majeste.

Bagaimana jika Pita gagal?

Move Forward mungkin telah salah perhitungan sebelum pemilihan. Mereka menyebut Pita sebagai satu-satunya calon perdana menteri potensial. Mitra aliansi Pheu Thai, seorang tokoh politik kelas berat, mungkin memanfaatkan kesempatan untuk mencalonkan salah satu kandidatnya sebagai perdana menteri, yang dapat mengubah dinamika koalisi secara signifikan.

Kemungkinan lain adalah bahwa Pheu Thai mendukung seorang kandidat dari luar aliansi dengan imbalan kendali atas kementerian-kementerian utama. Dalam skenario itu, perdana menteri yang paling mungkin adalah pensiunan jenderal Prawit.

Prawit terlibat dalam dua kudeta terakhir. Ironisnya Prawit menggembar-gemborkan dirinya sebagai sosok pemersatu yang mampu menjembatani perpecahan politik. Prawit memiliki koneksi dan pengaruh yang dalam di lembaga, Senat, dan di antara kaum konservatif yang cukup untuk menggalang dukungan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika