REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muncul protes dari negara-negara mayoritas Muslim sebagai tanggapan atas pembakaran Alquran di seluruh Eropa utara tahun ini. Pemerintah Malaysia dan Indonesia, di antara negara-negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, memanggil duta besar Eropa dan menuntut tindakan tegas untuk pelaku tersebut.
Pembakaran Alquran yang beberapa dilakukan oleh individu dengan hubungan kelompok sayap kanan dilakukan di kota-kota lain di Swedia dan di Denmark bulan lalu hingga Agustus dan di Belanda pada Januari 2023.
Selain dari masing-masing pemerintahan,Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang terdiri dari 57 negara mayoritas Muslim telah memprotes tindakan tersebut. Sementara Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan lalu mengadopsi resolusi yang menyerukan negara-negara Eropa untuk mengubah undang-undang kebebasan berbicara untuk menuntut tindakan dan advokasi kebencian agama.
Pada Januari dikutip dari DW, pengunjuk rasa di Malaysia berkumpul di luar kedutaan Swedia dan Belanda di Kuala Lumpur. Mereka berdemonstrasi menentang pembakaran Alquran yang terjadi bulan itu.
Sementara Kementerian Luar Negeri Malaysia mengutuk sangat keras atas penodaan Alquran oleh seorang aktivis sayap kanan di Belanda. "Malaysia terkejut bahwa tindakan Islamofobia semacam itu telah berulang dalam beberapa hari terakhir meskipun ada kecaman global," kata lembaga tersebut setelah memanggil duta besar Swedia.
Pemerintah Malaysia telah menyisihkan sekitar 2,2 juta dolar AS untuk mencetak dan mendistribusikan salinan Alquran terjemahan ke negara lain tahun ini. Sebanyak 20 ribu eksemplar dikirim ke Swedia.
Sedangkan di Indonesia, reaksi kelompok Muslim lebih beragam. Ada yang melakukan unjuk rasa di Jakarta dengan membaca Alquran sebagai bagian dari demonstrasi, ada pula yang memiliki tanggapan lain.
Menurut peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono, beberapa bereaksi dengan marah, melihatnya sebagai penistaan terhadap Islam. Sisi lain menilai itu adalah provokasi untuk menimbulkan reaksi yang tidak perlu di negara-negara mayoritas Muslim.
Uni Eropa (UE) sangat menekankan bahwa kondisi yang terjadi di jalan-jalan di Swedia, Denmark, dan Belanda tidak ada hubungannya dengan kebijakan atau sikap organisasi tersebut. Pada Maret, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan kembali penolakan yang kuat dan tegas terhadap segala bentuk hasutan untuk kebencian dan intoleransi agama.
"Penodaan Alquran, atau buku lain yang dianggap suci, adalah ofensif, tidak sopan dan provokasi yang jelas," kata Borrell menegaskan ekspresi rasisme dan intoleransi tidak memiliki tempat di blok Eropa.
Juru bicara utama UE untuk urusan luar negeri Peter Stano menyatakan agar semua negara dengan warga mayoritas Muslim dapat memegang ucapan Borrell. "Kami berharap mitra kami memahami bahwa perilaku provokatif dan tidak sopan ini bukanlah kebijakan UE dan tidak mendapat dukungan dari lembaga UE mana pun atau pemerintah negara anggota mana pun," ujarnya.
Retorika UE tentang menghormati agama.....
Ikuti Whatsapp Channel Republika