REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Pemerintah Rusia menegaskan dukungan atas gagasan reformasi Dewan Keamanan PBB. Moskow diketahui merupakan satu dari lima anggota tetap di dewan tersebut.

“Dewan Keamanan PBB memang perlu dirombak guna meningkatkan efektivitas badan internasional yang sangat penting ini secara maksimal. Tentu saja, untuk melakukan hal tersebut, diperlukan konsensus seluruh peserta,” kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov saat dimintai komentar tentang rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengusulkan penambahan anggota tetap di Dewan Keamanan PBB, Senin (18/9/2023), dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.

Menurut Peskov, Dewan Keamanan PBB memang memerlukan inklusivitas yang lebih besar dari sudut pandang negara yang baru-baru ini mengambil peran tambahan sehingga memberi mereka pengaruh serta dampak lebih besar terhadap keamanan dan perekonomian global.

“Pembicaraan (perombakan Dewan Keamanan PBB) ini perlu dimulai dan kami telah mengatakannya berulang kali,” ujar Peskov seraya menambahkan bahwa proses tersebut kemungkinan akan pelik dan memakan waktu cukup panjang.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Daily Telegraph, Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, pada sesi ke-78 Majelis Umum PBB, Joe Biden akan mengonfirmasi keinginan Washington untuk memperluas Dewan Keamanan PBB. Belum lama ini Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyuarakan dukungan atas gagasan reformasi Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, lembaga tersebut perlu menyesuaikan perubahan dan kebutuhan zaman.

“Dunia kita berada dalam momen transisi yang sulit. Masa depan kita bersifat multipolar, namun lembaga-lembaga multilateral kita mencerminkan masa lalu,” kata Guterres kepada awak media di New Delhi, India, sehari sebelum KTT G20 dimulai, 8 September 2023 lalu,

“Arsitektur keuangan global sudah ketinggalan zaman, tidak berfungsi, dan tidak adil. Hal ini membutuhkan reformasi struktural yang mendalam, dan hal yang sama juga berlaku pada Dewan Keamanan PBB,” ujar Guterres menambahkan.

Seruan reformasi Dewan Keamanan PBB telah diembuskan oleh sejumlah negara. Peran badan tersebut dinilai tak lagi mencerminkan kebutuhan perkembangan dinamika geopolitik global beserta tantangannya. Sebab struktur Dewan Keamanan PBB saat ini masih sama ketika dibentuk pada 1946, yaitu terdiri dari lima anggota tetap mencakup negara pemenang Perang Dunia II yakni AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Kelima negara tersebut memiliki hak veto.

Dewan Keamanan PBB juga memiliki 10 anggota tidak tetap. Kursi ke-10 anggota tersebut diisi bergilir oleh negara anggota PBB. Masa keanggotaan mereka hanya dua tahun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika