REPUBLIKA.CO.ID, KHARKIV -- Warga yang berada di wilayah yang dianeksasi Rusia bisa kembali ke wilayah di bawah kendali tentara Ukraina dan menetap dengan aman. Warga negara yang datang ke wilayah yang dikuasai Ukraina dari wilayah yang dianeksasi oleh Rusia diawasi oleh Dinas Keamanan Ukraina di wilayah Sumy.
Warga sipil diizinkan melewati koridor yang dibuat antara desa Kolotilovka di wilayah Belgorod Rusia dan desa Pokrovka di wilayah Sumy di Ukraina. Koridor kemanusiaan diciptakan tahun lalu karena perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia sejak 24 Februari 2022.
Setelah menjalani prosedur yang diperlukan, warga sipil diangkut ke ibu kota Kiev dan Kharkiv oleh tim sukarelawan. Tim tersebut akan menempatkan mereka di kota dan desa yang aman di Ukraina.
Kepala dana amal The Way of Ukraine Vitaly Dmitryuk mengatakan kepada Anadolu Agency, bahwa warga dari wilayah Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Luhansk, termasuk Krimea, kembali ke wilayah yang dikuasai Ukraina melalui koridor kemanusiaan di wilayah Sumy.
Dmitryuk menjelaskan, warga sipil dulu dikirim ke Rusia. Mereka harus memutuskan tempat untuk pergi dalam waktu dua minggu setelah mencapai Rusia.
“Warga diberitahu bahwa mereka akan dikirim ke Ukraina atau ke daerah terpencil di Rusia seperti Tula dan Dagestan sebagai bagian dari program distribusi. Makanya masyarakat kaget dan bingung harus berbuat apa,” ujar Dmitryuk.
Bekerja sama dengan badan amal lain, The Way of Ukraine mengevakuasi warga dari Sumy ke ibu kota Kiev dan Kharkiv. Rute perjalanan itu ditentukan oleh pemerintah Ukraina.
“Kami menyambut kedatangan mereka dan membawa mereka ke Kharkiv. Setelah pembayaran yang diperlukan dilakukan, kami menurunkan orang di stasiun sesuai tujuan mereka. Antara 100 hingga 150 orang melewati koridor kemanusiaan setiap hari. Kami menangani 30 hingga 40 di antaranya. Kami membantu hampir 600 orang setiap bulannya,” ujar Dmitryuk.
Seorang Gagauz Turki dari Ukraina Elena Guliyenko mengatakan, dia datang ke Kharkiv dari kota Alchevsk di wilayah Luhansk, yang dianeksasi oleh Rusia. Sosok yang lahir di Comrat, ibu kota daerah otonom Gagauzia di Moldova ini menceritakan, dia pindah ke Alchevsk pada 1988 setelah menikah.
“Saya hidup di bawah pendudukan selama sembilan tahun. Saya melewati masa yang sangat sulit. Keluarga saya kehilangan segalanya, anak-anak saya ditinggalkan di jalanan. Mereka meninggalkan Alchevsk. Saya tidak ingin mereka tinggal di sana. Saya juga harus pergi,” kata Guliyenko.
Guliyenko mengaku, mendapatkan tekanan agar memilih paspor Rusia. Namun dia menegaskan tidak menerima klaim Republik Rakyat Luhansk atau paspor Rusia.
“Sistemnya diatur sedemikian rupa sehingga Anda harus memiliki paspor Rusia bahkan untuk membayar layanan internet. Saya tidak ingin mendapatkan paspor Rusia karena Rusia merampas segalanya dari kami,” ujar Guliyenko.
Guliyenko pun mendesak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Ukraina. “Jika Ukraina runtuh, perang tidak akan berakhir," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika