REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Di tengah ketegangan rakyat Malaysia, mantan perdana menteri Najib Razak diharapkan dapat memberi keterangan pada lembaga antikorupsi Malaysia pada Selasa (22/5). Ia diminta menjelaskan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang dituduhkan kepada dirinya.
(Baca: Mahathir Keluhkan Malaysia Miliki Utang Terbesar)
Ia diduga menerima dana 681 juta dolar AS di rekening pribadinya menjelang pemilihan umum Malaysia pada tahun 2013 lalu. Dalam hal ini, istrinya, Seri Rosmah Mansor, juga diduga berkuasa besar.
(Baca: Najib Razak Merasa Terancam Keselamatannya)
Sebelumnya dikabarkan, kedua orang tersebut dilarang meninggalkan Malaysia setelah pemilu selesai. Belum lama ini, kediaman mereka serta beberapa aset lain seperti apartemen digeledah.
Berkoper-koper uang dalam bentuk dolar, perhiasan emas, dan barang mewah ikut disita polisi. Najib akhirnya dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) untuk memberikan pernyataan atas temuan polisi tersebut.
Hal itu didukung oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Ia membela tindakan kepolisian yang menggeledah rumah dan apartemen pribadi Najib di Kuala Lumpur secara maraton mulai dari Rabu malam hingga Kamis demi menemukan bukti-bukti terkait skandal 1MDB.
Pada usia yang tak lagi muda, ia bergabung dengan oposisi demi menggulingkan mantan anak didiknya itu. Kepala MACC Datuk Seri Mohd Shukri Abdul mengatakan kepada wartawan, pemanggilan Najib menjadi agenda khusus.
Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan terkait dengan 1MDB sejak skandal itu meletus pada tahun 2015. Dia malah meminta jaksa agung dan beberapa petugas MACC untuk menghentikan penyelidikan. Najib mengatakan, 681 juta dolar AS yang ada di dalam rekeningnya saat ini adalah sumbangan dari Kerajaan Saudi, menyanggah laporan bahwa dana itu berasal dari 1MDB.
MACC tak kehilangan akal, ia membuka kembali penyelidikan dan berfokus pada 10,6 juta dolar AS dana SRC International masuk ke kantong Najib. SRC diciptakan pada tahun 2011 oleh pemerintah Najib guna mengejar investasi luar negeri dalam sumber daya energi, dan merupakan unit 1MDB hingga dipindah ke Kementerian Keuangan pada tahun 2012.
Skandal ini juga membuat Mahathir membentuk tim yang terdiri atas badan antikorupsi, polisi, dan bank sentral, yang akan berhubungan dengan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Kanada, dan negara-negara terkait lainnya, dilansir laman the Star.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
