REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana memutus pendanaan penanggulangan terorisme untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Besaran dananya sekitar dua juta dolar AS.
Tak hanya memotong setoran anggaran kepada PBB, AS juga berencana untuk mengurangi keikutsertaannya dalam konferensi kegiatan kontra terorisme. Langkah ini merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk merestrukturisasi badan internasional tersebut.
"Pemotongan dana dilakukan atas keputusan kepala kontra terorisme AS, guna menutup bagian dari konferensi pengukuhan untuk kelompok-kelompok kepentingan nonpemerintah," kata seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim.
Pejabat tersebut juga mengatakan jika keputusan pemotongan anggaran itu dilakukan lantaran badan kontra terorisme PBB itu menutup bagian dari konferensi perdana kelompok-kelompok kepentingan nonpemerintah. Di samping itu, kepemimpinan Vladimir Voronkov yang berasal dari Rusia juga turut menjadi pertimbangan AS. Terlebih, Voronkov juga tengah mendapatkan tekanan dari negara asalnya.
Pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin tengah mendapatkan tekanan dari dunia barat setelah menindak kelompok yang dikenal sebagai masyarakat madani dan mengecilkan lembaga independen. AS telah meminta Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres dan Voronkov untuk kembali memasukkan kelompok tersebut ke dalam konferensi kontra terorisme.
AS menilai kelompok tersebut memiliki kontribusi tertentu. "Tapi permohonan kami tampaknya tidak didengar dan sebaliknya pandangan dari negara-negara seperti Suriah, Venezuela, Iran, dan Rusia tampaknya memiliki bobot lebih dalam hal ini daripada negara-negara yang paling banyak berperang melawan terorisme,” kata pejabat itu.
Sebelumnya, sekitar 120 negara diharapkan hadir bersama dengan 100 komunitas masyarakat. Hampir 75 persen dari delegasi konferensi diwakili oleh kepala atau wakil kepala agen kontra terorisme atau menteri dalam negeri.
Sementara, Vladimir Voronkov atau perwakilannya belum memberikan komentar terkait pemotongan dana yang dilakukan AS. Pemerintahan Trump sebelumnya juga menarik diri dari Dewan HAM PBB. Mereka menilai dewan HAM terlalu bias dalam menerapkan kebijakan terkait Israel dan kurangnya reformasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
