REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pemimpin Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS mendesak Presiden Donald Trump mengakui kampanye militer Myanmar terhadap kaum minoritas Muslim di negara tersebut adalah bentuk genosida. Menurut DPR AS, pendefinisian atas kekejaman di Myanmar itu penting.
"Membuat penetapan genosida secara formal harus menjadi langkah berikutnya bagi AS. Mendefinisikan kekejaman ini untuk apa sangat penting demi membangun kesadaran publik internasional dan dukungan untuk menghentikan mereka," kata ketua komite, Ed Royce, Jumat (28/9).
Royce mengadakan dengar pendapat, berjudul "Genosida Terhadap Rohingya Burma," hanya selang dua hari setelah Departemen Luar Negeri AS merilis sebuah laporan tentang militer Myanmar. Laporan ini menemukan militer di Myanmar melancarkan kampanye pembunuhan massal terencana dan terkoordinasi, pemerkosaan geng dan kekejaman lainnya terhadap Rohingya.
Namun, laporan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah Myanmar, itu tidak menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai sebuah genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak anggota Kongres, termasuk Presiden Donald Trump sesama partai Republik dan juga Demokrat, telah menyerukan tanggapan yang lebih kuat terhadap krisis kemanusiaan Myanmar di mana hampir 700 ribu warga Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Sebuah pernyataan genosida oleh pemerintah AS dapat memiliki implikasi hukum sehingga Washington dapat melakukan tindakan hukuman yang lebih kuat terhadap Myanmar. Ini telah membuat beberapa orang di pemerintahan Trump mewaspadai mengeluarkan penilaian seperti itu. Namun tekanan dari anggota Kongres, terutama Partai Republik seperti Royce, dapat membantu mempengaruhi keputusan.
Secara terpisah, dua anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez dan Republik Todd Young, bertanya kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo terkait apakah dia telah meminta kepada Kantor Penasihat Hukum di Departemen Luar Negeri untuk penetapan legal formal genosida.
"Kami meminta Anda memberikan keputusan hukum resmi mengenai tindakan militer Myanmar ke Kongres tanpa penundaan," kata mereka dalam sebuah surat yang diperlihatkan Reuters pada Kamis waktu setempat kemarin. Namun Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan pada surat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
