Jumat 23 Feb 2018 18:47 WIB

Korsel Setujui Kunjungan Pejabat Korut yang Terkena Sanksi

Ini merupakan usaha Korsel untuk mengejar perdamaian dan meminta pemahaman publik.

Rep: Marniati/ Red: Winda Destiana Putri
Korea Utara dan Korea Selatan
Korea Utara dan Korea Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) telah menyetujui kunjungan oleh seorang pejabat Korea Utara (Korut) yang mendapat sanksi dan dipersalahkan atas tenggelamnya kapal Korea Selatan pada 2010 yang menewaskan 46 pelaut. Ini merupakan usaha Korsel untuk mengejar perdamaian dan meminta pemahaman publik.

Wakil ketua Komite Sentral Partai Pekerja Korut, Kim Yong Chol, akan memimpin sebuah delegasi tingkat tinggi pada upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang pada Ahad. Delegasi ini juga akan bertemu dengan Presiden Korsel Moon Jae-in.

Dia sebelumnya adalah kepala Biro Umum Pengintai, sebuah badan intelijen militer Korut yang dituduh oleh Korsel sebagai penyebab tenggelamnya kapal Cheonan pada 2010, sebuah korvet angkatan laut Korsel. Korea Utara membantah keterlibatannya dalam peristiwa tersebut.

"Di bawah keadaan sulit saat ini, kami telah memutuskan untuk fokus pada perdamaian di semenanjung Korea dan perbaikan hubungan antar-Korea dapat diperoleh dari dialog dengan (pejabat Korea Utara yang berkunjung), bukan pada masa lalu atau siapa mereka," kata Kementerian Unifikasi Baik Tae-hyun dalam media briefing pada Jumat (23/2).

Kunjungan Kim juga akan bertepatan dengan kunjungan putri Presiden Donald Trump, Ivanka, yang dijadwalkan tiba di Korsel pada Jumat untuk menghadiri makan malam bersama Moon dan kemudian mengikuti upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin.

Blue House mengatakan tidak ada kesempatan resmi bagi pejabat AS dan Korut untuk bertemu. Keputusan Korsel untuk mengizinkan Kim, telah memicu protes dari anggota keluarga pelaut Cheonan yang tewas dan partai oposisi.

Sekitar 70 anggota dari partai oposisi utama Partai Liberty Korea melakukan demonstrasi di depan Blue House presiden pada Jumat. Mereka menuntut pemerintah menarik keputusannya.

"Keputusan Presiden Moon untuk menerima fasad kedamaian di Utara adalah masalah serius dan akan mundur dalam sejarah karena sebuah kejahatan abadi," kata partai tersebut dalam sebuah pernyataan.

Sekelompok anggota keluarga korban tewas tenggelamnya Cheonan akan mengadakan konferensi pers melawan keputusan tersebut pada Sabtu. Menanggapi sikap oposisi dan keluarga korban, pemerintah mengatakan bahwa sikap Korsel terhadap peristiwa tenggelamnya Cheonan karena Korut tidak akan berubah.

"Namun, yang penting adalah menciptakan perdamaian yang sebenarnya di semenanjung Korea sehingga provokasi semacam ini tidak terjadi lagi," kata Baik.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk meredakan kekhawatiran publik. Pemimpin Korut Kim Jong Un mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan iklim rekonsiliasi dan dialog yang hangat dengan Korsel setelah delegasi tingkat tinggi kembali dari pembukaan Olimpiade Musim Dingin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement