REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA – Pemerintah Bahrain akan membubarkan kelompok oposisi utama di negara itu karena melakukan kekerasan berat, pembangkangan dan memimpin pemberontakan untuk menuntut reformasi.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan kantor berita Bahrain, Departemen Kehakiman dan Urusan Islam mengatakan tengah mencari persetujuan pengadilan untuk membubarkan Al-Wefaq, yang memenangkan 18 kursi parlemen dari 40-kursi dalam pemilu tahun lalu.

Langkah pemerintah mengikuti penangkapan lebih dari 300 aktivis dan pemecatan pekerja dari perusahaan negara karena turut ambil bagian dalam protes menuntut kebebasan, mengakhiri diskriminasi dan monarki konstitusional. Pemerintah juga menekan para blogger dan memecat salah satu redaktur senior koran independen Bahrain.

Pembubaran Al-Wefaq, kata pemerintah, dipicu oleh pelanggaran konstitusi dan hukum kerajaan, melakukan kegiatan yang merugikan perdamaian, persatuan nasional dan menghasut warga untuk menentang konstitusi.

Bulan lalu, Bahrain dilanda protes massa selama beberapa pekan, yang membuat kerajaaan mengerahkan pasukan keamanan di seluruh ibukota dan meminta bantuan dari negara-negara Teluk (GCC).

Sebelumnya, pemerintah tidak menargetkan Al-Wefaq, yang telah menyerukan monarki konstitusional, namun tidak bergabung dengan kelompok kecil lainnya yang menuntut penggulingan rezim yang berkuasa selama protes.

Al- Wefaq memobilisasi lebih dari 100.000 demonstran selama unjuk rasa damai ketika pemerintah masih membolehkan warga menggelar pertemuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika