REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA - Raja Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa menyerukan dialog nasional tentang reformasi, namun di lain pihak, otoritas terkait sibuk mempersiapkan pemberlakuan keadaan darurat seiring dengan tindakan keras terhadap demonstrasi massa pro-demokrasi.

Raja Hamad juga menyerukan digelarnya pembicaraan tentang reformasi yang melibatkan semua pihak di salah satu negara Teluk Arab itu pada 1 Juli mendatang. "Raja meminta semua pihak untuk mengambil bagian... untuk mendorong reformasi dan pembangunan di segala bidang," demikian dilaporkan kantor berita pemerintah Bahrain, Selasa (31/5).

Panggilan dialog ini datang ketika tentara Bahrain dilaporkan menarik diri dari beberapa daerah di ibukota Manama, menjelang rencana pemberlakuan undang-undang darurat negara. Bahrain menghadapi gelombang protes yang dipimpin Syiah pada Februari dan Maret, yang menuntut reformasi demokratis dan diakhirinya diskriminasi sektarian di negara kerajaan tersebut.

Penguasa Bahrain memberlakukan hukum darurat dan meminta bantuan pasukan dari negara-negara Teluk tetangga pada Maret lalu untuk meredam protes. Setidaknya 29 orang tewas sejak aksi protes dimulai, yang terinspirasi oleh pemberontakan Arab yang menggulingkan penguasa Mesir dan Tunisia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika