"Tingginya tingkat kejahatan ekonomi mencerminkan adanya pendekatan serius untuk pelaporan, tetapi kami masih tertinggal soal mekanisme deteksi dini."

Banyak perusahan menyatakan masalah dalam kualitas data, keterampilan, sumber daya, dan tingkat keterlibatan pimpinan perusahaan sebagai pendeteksian yang tidak dilakukan dan pengawasan program tanpa perlindungan yang memadai.

"Organisasi di Australia lebih mengandalkan pemberitahuan soal kejahatan melalui bocoran informasi pihak lain atau hingga ada yang memperingatkannya, seperti whistleblower, dibadingkan negara-negara lainnya."

Skandal baru-baru ini yang melanda badan asuransi Commonwealth Bank dan 7-Eleven, karena semua bukti-bukti awalnya diberikan oleh para bekas pekerja di dua perusahaan tersebut. 

Survei PwC juga menemukan kurang dari setengah dari organisasi Australia memiliki strategi untuk merespon kegiatan cybercrime, dan hanya beroperasi penuh insiden kejahatan siber, dan hanya 40 persen dari responden survei yang menganggap dirinya terlatih.

"Akibatnya, kejahatan dunia maya mungkin tidak terdeteksi. Saat mereka diperiksa, tim tidak bisa melihat buktinya, karena itu membatasi organisasi tersebut untuk menuntutnya," kata Richard Bergman, mitrasiber PwC. 

Pada Juni 2015, Senat di Australia mengajukan pertanyaan soal suap asing kepada Komite Senat Referensi Ekonomi, yang telah berakhir pada pembubaran Senat dan DPR pada 9 Mei lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika