REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Pemerintah Taiwan mengajukan protes setelah pemerintah Armenia mendeportasi 78 warga Taiwan yang diduga melakukan tindak penipuan berbasis telekomunikasi ke Cina.
Hal itu meningkatkan ketegangan antara Cina dan Taiwan terkait penderportasian warga Taiwan ke Cina daratan. Taiwan kecewa atas beberapa insiden pada tahun ini pada beberapa negara di dunia, termasuk Kenya, Kamboja, dan Malaysia yang mendeportasi warga Taiwan yang dicari atas tuduhan penipuan ke Cina bukannya ke Taiwan.
Cina menganggap Taiwan menjadi bagian dari wilayahnya dan sebagian besar negara memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing daripada dengan Taipei yang secara resmi diakui Taiwan bagian dari Cina. Kantor Berita Xinhua yang dikelola pemerintah Cina, Rabu (7/9) malam, melaporkan polisi Armenia telah mendeportasi 129 warga Cina yang diduga terlibat kejahatan telekomunikasi, termasuk 78 warga Taiwan ke Cina.
Para tersangka itu ditangkap ketika polisi Armenia menggerebek enam lokasi pada 20 Agustus lalu, menyita sejumlah peralatan, termasuk beberapa unit komputer dan telepon pintar. Kementerian Keamanan Publik Cina mengirimkan satu tim ke Armenia untuk membuat kesepakatan atas persoalan tersebut pada 26 Agustus.
Dewan Taiwan yang mengurusi Cina Daratan sebagai badan pimpinan tinggi yang membuat kebijakan tentang Cina menyatakan pihaknya sangat menyesal dan memprotes keras terhadap Cina atas tindakan tersebut. Cina sebelumnya menyatakan pihaknya memiliki hak mengekstradisi orang-orang tersebut karena mereka diduga melakukan penipuan terhadap warga Cina dan telah menciptakan bencana besar serta membahayakan keamanan.
Xinhua melaporkan para penipu yang berada di Armenia itu memalsukan identitas dirinya sebagai aparat penegak hukum untuk memeras sejumlah uang dari sejumlah orang di Cina daratan dengan menggunakan panggilan telepon. Mereka menipu orang-orang lebih dari tujuh juta yuan (1,05 juta dolar AS). Cina pun juga telah menginformasikan kasus tersebut kepada Taiwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
