REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengaku menyayangkan keputusan Pemerintah Korea Utara (Korut) yang mengancam akan membatalkan pertemuan antarmenteri kedua negara. Pertemuan itu sejatinya menjadi diskusi lanjutan dari pertemuan perdamaian Korea.
"Keputusan sepihak Korut untuk menunda pembicaraan tingkat tinggi antara kedua Korea tidak sejalan dengan semangat Deklarasi Panmunjom," kata juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Baik Tae-hyun.
Baik mengatakan, pemerintah Korsel berharap pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un mengubah keputusannya itu. Dia melanjutkan, Korsel ingin agar Korut kembali melanjutkan diskusi perdamaian.
(Baca: Korea Utara dan Korea Selatan Capai Kesepakatan Bertemu)
Baik mengatakan, pemeritah Korsel akan segera mengirimkan permintaan resmi kepada otoritas Korut untuk kembali ke meja perundingan. Dia mengungkapkan, permintaan itu akan dikirimkan ke Korut pada Rabu (16/5) waktu setempat.
Pemerintah Korut memutuskan untuk membatalkan pertemuan tingkat tinggi dengan Korsel. Tak hanya itu, Korut juga mengancam akan membatalkan pertemuan dengan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.
(Baca: Perang Korea Resmi Berakhir)
Pembatalan ini lantaran Korsel dan AS melakukan latihan militer. Korut mengklaim latihan itu sebagai bentuk invasi. Pembatalan pertemuan itu dirilis beberapa jam sebelum kedua pejabat Korea bertemu di sebuah desa yang berada di perbatasan.
Dalam pertemuan itu, kedua Korea berencana membahas penerapan perjanjian terbaru untuk mengurangi ketegangan militer di sepanjang perbatasan. Pertemuan ini juga guna meningkatkan hubungan kedua negara secara keseluruhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
