Sebelum 2018 berakhir, pemerintahan Trump memutuskan menghentikan pendanaan rutin untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Keputusan itu seketika menyebabkan UNRWA dilanda krisis keuangan. AS merupakan penyandang dana terbesar UNRWA dengan kontribusi rata-rata 300 juta dolar AS per tahun.
Tak berhenti di sana, pemerintahan Trump pun menghentikan bantuan United States Agency for International Development (USAID) untuk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Langkah-langkah itu dipandang secara luas sebagai cara untuk menekan kepemimpinan agar bersedia terlibat dalam pembicaraan damai dengan Israel.
Setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina memang mundur dari perundingan damai yang dimediasi Washington. AS dianggap sudah tidak lagi menjadi mediator yang netral karena memihak pada kepentingan politik Israel.
Pada Januari lalu, pemerintahan Trump merilis rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk untuk konflik Israel-Palestina. Rencana ini dikenal sebagai "Kesepakatan Abad Ini/Deal of the Century". Dalam rencana itu, pemerintahan Trump menawarkan kedaulatan terbatas kepada Palestina di wilayah kecil sekitar 70 persen dari Tepi Barat dan Gaza untuk sebuah negara. Namun, Palestina tak memiliki otoritas atas perairan teritorial, perbatasan atau keamanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
