Deputi Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki Omer Fatih Sayan mengatakan bahwa larangan iklan akan dikontrol oleh otoritas Turki seperti Otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Badan Regulasi dan Pengawasan Perbankan, Bank Sentral dan Badan Inspeksi Pajak.
Menurut Sayan, Turki tidak ingin melarang warganya dari layanan apa pun, tetapi negara berkomitmen untuk mengambil setiap langkah untuk melindungi data, privasi, dan haknya.
"Kami tidak akan pernah membiarkan fasisme digital dan anarkisme mendominasi di Turki," ujar dia.
Sayan menegaskan bahwa pelecehan, fitnah dan pelanggaran hak bukanlah kebebasan tetapi kejahatan, dan Turki tidak akan pernah mengizinkan siapa pun untuk melakukan ini dan kejahatan serupa dengan kedok kebebasan.
"Kami berharap Twitter dan Pinterest, yang masih belum memberi tahu kami tentang perwakilan (lokal) mereka, segera mengambil langkah yang diperlukan," tambah dia.
Hukum media sosial
Ikuti Whatsapp Channel Republika
