Kepala Otoritas Urusan Sipil dan anggota Komite Sentral Fatah, Hussein Al-Sheikh, pun telah membantah laporan itu. "Semua ancaman Eropa dan lainnya yang dikabarkan tidak berdasar, dan gangguan yang disengaja," ujarnya setelah laporan Kan keluar.

"Pemilihan Palestina adalah keputusan terbaik Palestina, dan berasal dari kepentingan nasional Palestina, untuk memperkuat pendekatan demokrasi dengan partisipasi semua warga Palestina untuk mengabadikan legitimasi dana," ujar Al-Sheikh.

Dikutip dari middleeastmonitor, pemilu dijadwalkan berlangsung dalam 3 tahap, legislatif pada 22 Mei, presiden pada 31 Juli, dan Sidang Nasional pada 31 Agustus tahun ini. Sejak 2008, bantuan yang diberikan oleh negara-negara Uni Eropa kepada PA berjumlah sekitar 2,8 miliar euro. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika