Menurut aturan prosedur Majelis Umum, surat kepercayaan harus dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintahan, atau menteri luar negeri. Komunikasi yang dikirim ke kantor Guterres pada Selasa menggunakan kop surat Kementerian Luar Negeri Myanmar, tetapi sebagai catatan lisan, itu tidak ditandatangani.
Kyaw Moe Tun mencatat dalam suratnya bahwa Presiden Win Myint dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi menunjuknya tahun lalu dan mereka tetap terpilih secara sah untuk peran mereka. Dujarric mengatakan, PBB belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun pada pemerintah Myanmar sejak kudeta 1 Februari.
Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite. Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Majelis Umum bahwa Pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya harus diakui oleh komunitas internasional.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara akan membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup akhir pekan ini. Dewan tersebut telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut bulan lalu karena ditentang oleh Rusia dan China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
