DK PBB sejauh ini mengeluarkan dua pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan dan mengecam kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Namun dalam pernyataannya bahasa tidak sampai pada tindakan mengecam pengambilalihan tentara sebagai kudeta. Dewan mengancam kemungkinan tindakan lebih lanjut dalam menghadapi oposisi oleh China, Rusia, India, dan Vietnam.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan pada sesi tersebut bahwa China bekerja dengan semua pihak di Myanmar untuk mengurangi ketegangan, tetapi mengesampingkan sanksi. "Tekanan sepihak dan menyerukan sanksi atau tindakan koersif lainnya hanya akan memperburuk ketegangan dan konfrontasi dan semakin memperumit situasi, yang sama sekali tidak konstruktif," katanya menurut pernyataan yang diberikan oleh misi PBB di China.

Menurut kelompok pemantau lokal, the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), sekurangnya 536 warga sipil telah tewas dalam gelombang protes anti kudeta sejak 1 Februari. Sekitar 141 orang tewas hanya pada Sabtu (27/3) saja dalam hari paling berdarah sejak aksi keras militer yang kian sewenang-wenang terhadap pengunjuk rasa.

Tidak hanya kepada pendemo, militer jga meningkatkan aktivitasnya di daerah etnis minoritas di sepanjang perbatasan negara. Militer memang memerangi kelompok bersenjata di wilayah tersebut selama beberapa dekade,

Pada Sabtu, militer melakukan serangan udara pertama di negara bagian Karen timur selama 20 tahun. Akibatnya, ribuan orang melarikan diri melintasi perbatasan ke Thailand.

Ikuti Whatsapp Channel Republika