Proposal UNHCR termasuk repatriasi sukarela yang ditingkatkan, program pemukiman kembali, dan penerbitan KTP nasional lebih cepat untuk warga Kenya yang terdaftar sebagai pengungsi. Badan ini juga menganjurkan agar para pengungsi dari negara mitra Komunitas Afrika Timur ditawari pengaturan alternatif untuk tinggal di negara tersebut. Ini mewakili peluang besar bagi pengungsi untuk menjadi mandiri dan berkontribusi pada ekonomi lokal.
"Kami telah mendengar keprihatinan yang diungkapkan oleh pemerintah Kenya dan berharap bahwa langkah-langkah ini akan menjadi langkah maju yang signifikan dalam mempercepat solusi berkelanjutan bagi semua pihak yang berkepentingan," kata Fathiaa Abdalla, perwakilan UNHCR di Kenya seperti dikutip laman The Guardian, Kamis (15/4).
"Kami percaya bahwa melalui tindakan bersama yang diperbarui, kami dapat menerapkan langkah-langkah yang menghormati hak-hak pengungsi dan mengarah pada solusi yang berkelanjutan. Kami berharap dapat melanjutkan dialog dan kolaborasi kami dengan pihak berwenang dan mitra Kenya mengenai masalah penting ini," ujarnya menambahkan.
Kamp Kakuma di wilayah Turkana barat laut Kenya didirikan pada 1992 untuk pengungsi anak-anak dari tempat yang sekarang disebut Sudan Selatan. Kamp Dadaab di wilayah Garissa timur Kenya didirikan pada 1991 untuk menampung pengungsi Somalia.
Pemerintah Kenya sebelumnya mengancam akan menutup Dadaab, yang dulunya merupakan kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun upaya pada 2017 dihentikan ketika pengadilan tinggi Kenya menyatakan bahwa penutupan tersebut menargetkan pengungsi Somalia dan merupakan penganiayaan kelompok, yang ilegal, diskriminatif, dan inkonstitusional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
