Saat ini, lebih dari setengah dari total 400 ribu guru di Myanmar diperkirakan berpartisipasi dalam Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM). Pasukan junta menangguhkan lebih dari 130 ribu guru yang mogok dan telah membuka lowongan lewat surat kabar yang dikelola junta seiring waktu pembukaan sekolah semakin dekat.

“Bahkan sebelum kudeta, tidak ada cukup guru untuk memenuhi jumlah murid yang ada. Menangguhkan guru dan menuntut mereka akan menciptakan tantangan operasional yang lebih besar bagi rezim itu sendiri,” ungkap seorang guru sekaligus anggota MTF yang mogok.

Data MTF menunjukkan lebih dari 100 guru yang mogok dijerat dengan pasal penghasutan dan terancam tiga tahun penjara.

Seorang guru yang dijerat dengan pasal tersebut, Soe Thura Kyaw, mengungkapkan junta menawarkan untuk mencabut tuntutan terhadapnya apabila dia kembali bekerja.

Soe dijerat dengan pasal tersebut karena memimpin aksi protes di Yangon dan bergabung dengan CDM.

“Mereka takut dengan perlawanan. Mereka mencoba mengancam kita agar kembali mengajar,” ungkap Soe.

Soe menegaskan, dia berkomitmen melakukan mogok dan menjatuhkan militer.

Di samping itu, Myanmar Now melaporkan ada pula warga yang menunggu program pendidikan dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pro-demokrasi Myanmar.

Saat berita ditulis, NUG telah mengumumkan rencana mereka untuk mengajar secara daring, tetapi belum ada informasi lebih lanjut. Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Hingga 26 Mei 2021, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan 828 orang tewas dibunuh oleh pasukan junta sejak kudeta militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika