Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC) Peter Maurer menjadi perwakilan paling senior dari sebuah organisasi internasional yang melakukan perjalanan ke Naypyidaw. Dia bersama delegasi lainnya bertemu dengan Min Aung Hlaing.
“Orang-orang di Myanmar membutuhkan bantuan dan perlindungan mendesak,” kata Maurer menurut pernyataan ICRC.
ICRC menyebut dalam pertemuan dengan Min Aung Hlaing, Maurer menegaskan militer menggunakan kekuatan selama operasi keamanan. Maurer juga menyoroti akses kemanusiaan yang lebih baik ke daerah konflik. Menurut kantor berita Nikkei mengutip sumber yang mengetahui pertemuan tersebut , Min Aung Hlaing tidak menolak permintaan Maurer.
Uni Eropa sedang merencanakan sanksi baru terhadap para jenderal Myanmar yang berkuasa. "Sanksi bagian ketiga sedang dalam persiapan dan akan disetujui (dalam) beberapa hari mendatang," kata kepala urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell kepada kantor berita Reuters. Borrell juga mengatakan ASEAN akan berupaya menemukan solusi politik untuk situasi Myanmar.
Komunitas internasional mendukung peran mediasi ASEAN. Namun beberapa kekuatan Barat juga telah memberlakukan sanksi yang meningkat untuk menghukum kepemimpinan militer dan kepentingan ekonomi mereka.
Militer mengambil alih kekuasaan setelah mantan komisi pemilihan umum menolak tuduhan kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh NLD secara telak. Para jenderal menangkap Suu Kyi dan anggota senior pemerintahan sipil beberapa jam sebelum mereka mengumumkan telah merebut kekuasaan pada 1 Februari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
