Saat Biden mengumumkan strategi anti-senjata, Kongres memperdebatkan proposal yang lebih besar untuk reformasi kepolisian dan persyaratan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian senjata. Ada batasan untuk kontrol yang dapat diterapkan oleh presiden dan Kongres pada senjata di AS.
Amandemen Kedua Konstitusi AS melindungi hak warga negara untuk memiliki senjata. Biden memiliki pengalaman politik yang panjang dengan menerapkan langkah-langkah anti-kejahatan dan pengendalian senjata.
“Banyak dari kita melihat peningkatan kejahatan, sementara pada saat yang sama, kita mendengar seruan untuk reformasi,” kata Komisaris Polisi Baltimore Michael Harrison.
"Dan beberapa dari seruan itu adalah pembongkaran dan pemotongan dana yang ekstrem, sementara pada saat yang sama kami bersumpah untuk melindungi orang-orang," kata Harrison, dilansir Associated Press.
AS menghadapi peningkatan kejahatan dengan senjata selama pandemi Covid-19. Hal itu telah menuai kritik dari politisi Republik yang menyebut bahwa Demokrat terlalu lunak terhadap kejahatan.
“Konsekuensi sekunder dari pandemi dan proliferasi senjata ilegal telah menyebabkan meningkatnya kekerasan selama satu setengah tahun terakhir,” kata seorang pejabat senior pemerintah kepada kantor berita Reuters.
Di tengah seruan untuk kontrol senjata yang lebih ketat pada April, Biden telah meminta Kongres untuk memberlakukan larangan senjata serbu secara nasional. Tetapi upaya Biden ini menghadapi kritik dari Partai Republik. Biden adalah sponsor utama RUU kejahatan 1994 yang memberlakukan larangan selama 10 tahun pada senjata serbu, dan menjatuhkan hukuman penjara yang lebih keras untuk kejahatan terkait geng dan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
