Juru bicara Kedutaan China Liu Pengyu menuding tindakan tersebut akan membahayakan hubungan China-AS. Dia pun mendesak Washington untuk membatalkan keputusan tersebut.
Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi pada dua entitas militer Myanmar dan sebuah organisasi yang menyediakan cadangan untuk militer. Salah satu entitas yang ditargetkan adalah Direktorat Industri Pertahanan pembuat senjata untuk militer dan polisi yang telah digunakan dalam penumpasan brutal terhadap penentang kudeta militer 1 Februari.
AS juga menargetkan empat menteri kepala daerah termasuk Myo Swe Win yang mengepalai pemerintahan junta di wilayah Bago. Departemen Keuangan mengatakan setidaknya 82 orang tewas dalam satu hari pada April.
Organisasi aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mencatat junta militer telah membunuh 1.300 orang dalam upaya menghancur semua oposisinya. Organisasi Global Witness mengatakan langkah-langkah negara Barat gagal mengincar industri gas alam, sumber utama junta untuk mendapatkan mata uang asing. "Tidak berdampak secara material pada keuntungan junta militer," kata organisasi itu.
Kanada memberlakukan sanksi terhadap empat entitas yang berafiliasi dengan pemerintah militer Myanmar, sementara Inggris memberlakukan sanksi baru terhadap militer. Myanmar terjerumus ke dalam krisis ketika militer menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi dan pemerintahnya pada 1 Februari silam.
Departemen Keuangan juga memasukkan Kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara ke daftar hitam. Keputusan ini bersama dengan mantan menteri jaminan sosial dan baru-baru ini menugaskan Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat Ri Yong Gil. Keputusan itu menargetkan universitas Rusia untuk memfasilitasi ekspor pekerja dari Korea Utara.
Departemen Luar Negeri AS juga melarang 12 orang bepergian ke AS. Mereka termasuk pejabat di China, Belarusia, dan Sri Lanka.
Langkah-langkah terbaru Biden terhadap beberapa negara ini adalah yang terbaru dari serangkaian sanksi yang bertepatan dengan pertemuan demokrasi virtual dua hari. Biden mengumumkan inisiatif untuk meningkatkan demokrasi di seluruh dunia dan mendukung undang-undang pro-demokrasi di AS.
Biden mengatakan komitmen yang dibuat oleh beberapa dari lebih dari 100 pemimpin dunia di pertemuan akan mendorong balik terhadap meningkatnya otokrasi di seluruh dunia, memerangi korupsi, dan mempromosikan hak asasi manusia. "Ini akan membantu benih lahan subur bagi demokrasi untuk berkembang di seluruh dunia," ujarnya dalam pidato penutupan pertemuan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
