Jumat 07 Jan 2022 14:28 WIB

Ketua ASEAN Disambut Karpet Merah Junta Myanmar, Didemo Rakyat

Penentang kudeta menilai kehadiran Hun Sen ke Myanmar beri legitimasi ke junta.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah
Dalam foto ini disediakan oleh Karenni Nationalities Defense Force (KNDF), asap dan api mengepul dari kendaraan di kotapraja Hpruso, negara bagian Kayah, Myanmar, Jumat, 24 Desember 2021. Pasukan pemerintah Myanmar menangkap penduduk desa, beberapa diyakini wanita dan anak-anak, menembak mati lebih dari 30 orang dan membakar mayat-mayat itu, kata seorang saksi mata dan laporan lainnya, Sabtu.
Foto:

Kamboja saat ini adalah ketua ASEAN. Sejak kepemimpinan sebelumnya oleh Brunei Darussalam, upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar telah dilakukan ASEAN dan mengadopsi rencana perdamaian lima poin konsensus pada April tahun lalu. Beberapa negara ASEAN lainnya termasuk Indonesia telah menyatakan frustrasi atas kegagalan junta untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

Sebelum perjalan tersebut, Hun Sen menyerukan untuk menahan diri dari semua pihak di Myanmar dan agar rencana perdamaian diikuti. "Saudara-saudara di Myanmar, apakah Anda ingin negara Anda jatuh ke dalam perang saudara yang nyata atau ingin diselesaikan?" ujarnya pada Rabu (5/1)

Pada Oktober, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dilarang menghadiri pertemuan puncak ASEAN karena kegagalannya menghentikan permusuhan dan mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog. Namun, sejak menjabat sebagai ketua ASEAN, Hun Sen bulan lalu mengatakan pejabat junta harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan ASEAN.

Sikap RI tak berubah

Sebelumnya, Hun Sen telah melakukan panggilan telepon dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pembicaraan ini membahas seputar isu pembangunan Myanmar.

Dalam unggahan kicauan melalui Twitter pada Rabu (5/1), Jokowi kembali menegaskan posisi Indonesia dalam isu Myanmar. Dia menyatakan pentingnya implementasi lima konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan di Jakarta pada April tahun lalu.

"Kami membahas pembangunan di Myanmar. Saya tegaskan kembali posisi Indonesia tentang pentingnya implementasi 5-Point Concensus untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar melalui dialog inklusif," ujar Jokowi melalui akun Twitter.

Jokowi mendesak Myanmar untuk memberikan tindakan untuk poin-poin yang sudah disepakati bersama, termasuk junta Myanmar Min Aung Hlaing. "Jika tidak ada kemajuan berarti dalam implementasi 5PC, Myanmar seharusnya hanya diwakili oleh tingkat non-politik pada pertemuan ASEAN," ujarnya merujuk pada singkatan lima poin yang telah disepakati.

Isi lima poin konsensus tersebut terdiri dari kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kemudian, dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement