Pada Senin (10/1/2022) lalu pemerintah Presiden AS Joe Biden kembali menerapkan sanksi pada Nikaragua. Sanksi itu mengincar tokoh-tokoh penting pemerintahan Ortega, puluhan walikota, dan pejabat tingkat rendah serta industri emas dan bahan bakar negara itu.
Bulan lalu pemerintah Ortega mulai menjauh dari Washington dengan menarik diri dari Organisasi Negara-negara Amerika yang dikuasai AS dan memutus hubungan dengan Taiwan, pulau yang dikelola demokratis tapi diklaim China sebagai provinsinya. Pada 1 Januari lalu China membuka kedutaan di Managua dan mengundang Nikaragua untuk "mengambil peran aktif" dan bergabung dengan BRI "sesegera mungkin".
BRI adalah sebuah proyek infrastruktur untuk menghubungkan China dengan seluruh dunia melalui jalan, kereta, pelabuhan, jalan tol, dan utilitas sipil lainnya.
Direktur eksekutif Latin American and Caribbean Region Law Center di China University of Political Science and Law Pan Deng mengatakan banyak negara bekas koloni Eropa yang terus menderita keterbelakangan. Mereka mengandalkan ekspor produk-produk ke negara industri, biasanya ke bekas negara penjajah.
"Dominasi oleh AS, negara-negara ini dipaksa untuk tetap berada di tingkat terendah di rantai industri," kata Pan Deng pada tabloid yang dikelola pemerintah China, Global Times.
"Kebutuhan mendesak mendorong mereka ke posisi saat ini di rantai industri yang dirancang oleh hegemoni AS, memecah kemacetan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta mencari kerja sama potensial di berbagai bidang seperti kredit karbon," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
