Seorang penasihat keuangan untuk mantan pemerintah Afghanistan yang didukung AS, Torek Farhadi, mempertanyakan pengelolaan cadangan Bank sentral Afghanistan oleh PBB.  Dia mengatakan, dana itu tidak digunakan untuk bantuan kemanusiaan tetapi mendukung pemulihan mata uang negara, serta membantu  kebijakan moneter dan mengelola neraca pembayaran negara. Dia juga mempertanyakan legalitas perintah Biden.

"(Dana) cadangan ini milik rakyat Afghanistan, bukan Taliban. Biden membuat keputusan sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Tidak ada negara lain di dunia yang membuat keputusan penyitaan seperti itu tentang cadangan (dana) negara lain," ujar Farhadi.

Pemerintah mengatakan, dana yang dibekukan itu tidak akan dicairkan seluruhnya. Biden memerintahkan lembaga keuangan AS atau bank untuk menyediakan dana 3,5 miliar dolar AS sedangkan sisanya tetap disimpan dan akan digunakan untuk membiayai proses pengadilan yang masih berlangsung.

Seperti diketahui, aset pemerintah Afghanistan yang berada di luar negeri senilai miliaran dolar AS dibekukan setelah Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus tahun lalu. Sebagian besar dari dana yang dibekukan berada di AS.

Gedung Putih mengatakan, dana tersebut akan dicairkan dan telah dirancang hanya untuk menjangkau rakyat Afghanistan yang dilanda kemiskinan parah. Dana tersebut diharapkan tidak akan sampai di tangan Taliban dan aktor jahat.

Korban insiden 9/11 memenangkan putusan pengadilan AS pada 2012 terhadap Taliban dan beberapa entitas lainnya. Kerabat korban lainnya juga memiliki tuntutan hukum yang sedang berlangsung atas serangan itu.  Seorang pengacara yang berbasis di New York untuk sekitar 500 keluarga, Jerry S Goldman, mengatakan, semua memiliki pijakan yang sama untuk dana tersebut.

“Ini akan membutuhkan banyak dana untuk memberikan kompensasi moneter, tetapi kami tidak akan pernah membuat orang-orang ini utuh. Tidak pernah,” kata pengacara  Goldman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika