Alih-alih menghormati kewajiban internasionalnya kepada calon korban perdagangan manusia, laporan tersebut mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah adalah menghukum mereka, termasuk dengan menolak memulangkan mereka dan mencabut kewarganegaraan mereka.
APPG menerima bukti bahwa menelantarkan individu dalam penahanan yang tidak sah, dalam keadaan di mana banyak yang telah menjadi korban pelecehan dan saat ini mengalami kondisi yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kemungkinan akan mengarah pada perdagangan atau perdagangan ulang mereka oleh ISIS atau kelompok serupa.
Penegak Hukum Internasional dan Pakar Anti-perdagangan Manusia, Steve Harvey, mengatakan dalam penyelidikan, bahwa ini adalah tanggung jawab negara, untuk mengidentifikasi korban perdagangan dan untuk memastikan mereka tidak menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia.
Sungguh ironis ungkapnya, dia kerap berkeliling dunia melatih petugas penegak hukum di luar negeri dan biasa berbicara tentang standar Inggris dan praktik terbaik Inggris. Tetapi tampaknya ida tidak dapat menemukan hal yang dapat dia banggakan lagi.
“Saya tidak menyebutkannya sekarang karena kami tidak melihat banyak contoh praktik terbaik dan saya tidak dapat mengatakan bahwa ada cakupan menyeluruh di seluruh penegak hukum Inggris tentang pelatihan kesadaran dasar tentang seperti apa perdagangan manusia itu,” kata dia.
Profesor Hukum dari Duke University, Jayne Huckerby, mengatakan dalam penyelidikan, pihaknya memiliki serangkaian prinsip khusus untuk menangani seseorang yang telah diperdagangkan dan terlibat dalam kejahatan paksa dan itu adalah prinsip non-hukuman.
“Ketika kita berpikir tentang pengupasan kewarganegaraan ketika kita berpikir tentang non-repatriasi… semua itu melanggar perlakuan yang ditujukan untuk orang-orang yang diperdagangkan,” ujar Huckerby.
APPG Co Chair, Andrew Mitchell MP mengatakan, penyelidikan APPG telah mengidentifikasi kesenjangan yang jelas dalam tanggapan Pemerintah Inggris yang memungkinkan warga Inggris untuk diperdagangkan ke Suriah oleh ISIS.
“Negara gagal melindungi wanita dan anak-anak Inggris ini dan masih mengecewakan mereka. Kita bisa dan harus berbuat lebih baik, dengan pendekatan berbasis bukti yang mengakui mereka sebagai korban geng teroris kriminal,” kata Mitchell.
Para menteri telah berulang kali menyatakan bahwa Inggris tidak dapat memulangkan warganya dari Suriah utara karena tidak aman untuk melakukannya.
“Prioritas kami adalah memastikan keselamatan dan keamanan Inggris. Mereka yang tetap berada di zona konflik termasuk beberapa individu paling berbahaya, memilih untuk tetap berperang atau mendukung Daesh. Daesh masih tetap menjadi ancaman teroris kami yang paling signifikan di dalam dan luar negeri,” kata seorang juru bicara pemerintah.
“Situasi di Suriah Timur Laut jelas sangat kompleks dengan masalah kemanusiaan dan keamanan yang signifikan. Kami terus bekerja dengan mitra internasional untuk mendukung kamp-kamp di Suriah, mendanai penyediaan pasokan yang menyelamatkan jiwa termasuk makanan, air, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
