Rabu 26 Oct 2022 14:04 WIB

Rusia Bawa Isu Dirty Bomb ke DK PBB

Rusia menuduh Ukraina memerintahkan dua organisasi untuk membuat dirty bomb.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolandha
Gedung Markas Besar PBB terlihat dari dalam aula Majelis Umum, Selasa, 21 September 2021. Rusia membawa tuduhan tentang Ukraina yang sedang bersiap untuk menggunakan alat peledak yang dicampur dengan bahan radioaktif atau dirty bomb ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Selasa (25/10).
Foto:

Diskusi DK PBB terbaru itu adalah yang pertama dari tiga kemungkinan pertemuan yang diminta oleh Rusia pekan ini. "Ini benar-benar membuang-buang waktu kita dan itu adalah informasi yang salah dan itu harus dihentikan," kata Kariuki.

Rusia telah meminta dewan untuk diberi pengarahan tentang mandat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di bawah resolusi 2015 yang mengabadikan kesepakatan nuklir Iran pada Rabu (26/10/2022). Langkah itu dilakukan setelah Ukraina dan sekutu Barat menuduh Rusia menggunakan drone buatan Iran di Ukraina yang melanggar resolusi dan meminta Guterres untuk menyelidikinya.

DK PBB juga akan bertemu sehari berikutnya untuk membahasa tuduhan Rusia bahwa ada program biologis militer di Ukraina. Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat mengecam Rusia karena menyebarkan propaganda, disinformasi, dan omong kosong ketika sebelumnya mengangkat masalah ini di lembaga itu.

Rusia telah mengedarkan rancangan resolusi kepada anggota DK untuk membentuk komisi yang terdiri dari 15 anggota untuk menyelidiki klaim terhadap AS dan Ukraina yang terkandung dalam pengaduannya. Belum ada rincian lebih lanjut tentang waktu yang akan Rusia gunakan dalam memberikan suara. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, China, AS, Prancis atau Inggris untuk disahkan.

DK telah bertemu puluhan kali dalam membahas Kiev sejak Moskow menginvasi pada 24 Februari. Namun pertemuan-pertemuan tersebut tidak dapat mengambil tindakan yang berarti karena Rusia melindungi dirinya sendiri dengan hak vetonya.

 

Hanya saja Rusia telah diisolasi secara diplomatis. Awal bulan ini, tiga perempat dari 193 anggota Majelis Umum memilih untuk mengutuk upaya pencaplokan ilegal Rusia kepada empat wilayah yang diduduki di Ukraina dan meminta semua negara untuk tidak mengakui langkah tersebut.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement