Israel merebut Tepi Barat pada 1967 bersama dengan Jalur Gaza dan Yerusalem timur. Ketiga wilayah ini diinginkan oleh Palestina untuk menjadi negara masa depan. Israel telah membangun puluhan permukiman Yahudi yang menampung sekitar 500.000 warga Israel yang tinggal berdampingan dengan sekitar 2,5 juta warga Palestina.
Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal dan menjadi penghalang perdamaian dengan Palestina. Amerika Serikat telah memperingatkan pemerintahan baru Netanyahu agar tidak mengambil langkah-langkah yang dapat merusak harapan untuk negara Palestina merdeka.
Mantan Perdana Menteri Yair Lapid mengatakan kepada parlemen bahwa, dia menyerahkan kepada pemerintahan baru sebuah negara dalam kondisi sangat baik, ekonomi yang kuat, kemampuan pertahanan yang lebih baik dan pencegahan yang kuat. Lapid berpesan kepada Netanyahu agar tidak merusak tatanan negara Israel yang sudah baik.
"Ini salah satu dari klasemen internasional terbaik yang pernah ada. Cobalah untuk tidak menghancurkannya. Kami akan segera kembali," kata Lapid yang kini sebagai oposisi.
Pemerintah baru Netanyahu iuga telah menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hak minoritas dan LGBTQ. Di luar parlemen, ribuan pengunjuk rasa mengibarkan bendera Israel dan Pride. Mereka meneriakkan, "kami tidak ingin fasis di Knesset."
Awal pekan ini, dua anggota partai Religious Zionism mengatakan, mereka akan memajukan amandemen undang-undang antidiskriminasi negara yang akan memungkinkan bisnis dan dokter mendiskriminasi komunitas LGBTQ atas dasar keyakinan agama. Pernyataan tersebut telah menimbulkan ketakutan komunitas LGBTQ bahwa pemerintahan Netanyahu yang baru akan mengekang hak-hak mereka yang terbatas. Netanyahu telah mencoba menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan berjanji tidak akan merugikan hak-hak LGBTQ.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
