REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Junta militer Myanmar akan membebaskan lebih dari 7.000 tahanan untuk memperingati Hari Kemerdekaan negara Asia Tenggara tersebut. Pernyataan junta pada Rabu (4/1/2023) menyebutkan bahwa mereka akan membebaskan total 7.012 tahanan di seluruh negeri untuk menenangkan pikiran masyarakat, mempertimbangkan keadaan sosial dan untuk memperingati Hari Kemerdekaan negara ini, menurut laporan situs berita Myanmar Now.

Namun, menurut junta, tahanan dalam kasus dugaan terorisme, penggunaan alat peledak, asosiasi yang melanggar hukum, korupsi, pembunuhan atau narkoba tidak masuk dalam pembebasan tersebut. Myanmar, yang dulu dikenal sebagai Burma, memperingati Hari Kemerdekaan setiap 4 Januari, hari ketika negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris pada 1948.

Sejumlah laporan melansir bahwa banyak orang telah dibebaskan, termasuk mantan menteri agama dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Thura Aung Ko. Militer Burma, yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Tatmadaw, melakukan kudeta pada Februari 2021, yang kemudian menimbulkan kerusuhan di mana-mana.

Junta menekan aksi protes dengan kekerasan, meski PBB memperingatkan bahwa negara itu telah terjebak ke dalam perang sipil. Kantor HAM PBB mengungkapkan bahwa 2.316 orang, termasuk 188 anak, tewas di Myanmar sejak militer merebut kekuasaan.

Sementara itu, ribuan orang lainnya dijebloskan ke penjara, termasuk pemimpin NLD Aung San Suu Kyi yang divonis 33 tahun penjara. Saat Tahun Baru, pemimpin junta Min Aung Hlaing memberikan penghargaan nasional bergengsi kepada para pendahulunya dan biksu Buddha U Wirathu, yang dijuluki sebagai 'wajah teror Buddha'.

Mereka yang juga mendapat penghargaan itu di antaranya adalah diktator pascakemerdekaan pertama Myanmar Jenderal Ne Win dan para pendahulunya, yaitu Jenderal Sein Lwin dan Jenderal Senior Saw Maung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika