REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Negara-negara Uni Eropa belum mencapai kesepakatan mengenai sanksi baru terhadap Rusia. Para diplomat blok itu mengatakan negara anggota merencanakan lebih banyak diskusi untuk paket sanksi baru menjelang satu tahun invasi Rusia ke Ukraina.
Eksekutif Uni Eropa mengatakan usulan paket sanksi terbaru termasuk membatasi perbatasan senilai lebih dari 10 miliar euro salah satunya melarang Uni Eropa mengimpor karet Rusia. Serta menambah larangan ekspor untuk teknologi Uni Eropa ke Rusia dan suku cadang yang digunakan di medan perang.
Uni Eropa juga ingin 27 negara anggotanya berusaha lebih banyak dalam melacak aset Rusia di wilayahnya untuk digunakan membangun kembali Ukraina pasca-perang. Namun beberapa negara menolak usulan denda bila gagal melaporkannya.
"Terdapat sejumlah masalah yang belum terselesaikan, termasuk karet dan kewajiban melaporkan," kata seorang sumber yang menolak disebutkan namanya karena kerahasiaan negosiasi antara negara-negara Uni Eropa, Rabu (22/2/2023).
Sumber mengatakan perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa akan melanjutkan diskusi di Brussel.
"Kami masih yakin kesepakatan akan tercapai dengan cepat besok," kata diplomat Uni Eropa lainnya. Ia menambahkan rencana sanksi terbaru akan resmi difinalisasi pada Jumat (25/2/2023).
Secara keseluruhan, sanksi ke-sepuluh terhadap Rusia menjadi sanksi terkeras yang pernah Uni Eropa jatuhkan. Sanksi-sanksi Uni Eropa dirancang untuk mempersulit Rusia membiayai perangnya di Ukraina. Termasuk memotong akses bank-bank Rusia termasuk bank swasta, Alfa-Bank dan bank daring Tinkoff dari sistem komunikasi perbankan antara negara, SWIFT.
Sanksi-sanksi terbaru juga akan memasukan individu-individu yang memiliki koneksi dengan Garda Revolusi Iran ke daftar hitam. Drone yang diproduksi Iran diduga digunakan Rusia dalam menyerang Ukraina.
Ukraina meminta Uni Eropa untuk melangkah lebih jauh, tapi perlawanan dari beberapa negara termasuk Hungaria, Bulgaria, Prancis dan Belgia mendorong blok Benua Biru tidak membatasi kerja sama dengan industri nuklir atau menghentikan impor pertama Rusia.
"Kami membutuhkan kebijakan sanksi yang lebih kuat, karena perang masih berlangsung," kata Menteri Ekonomi Ukraina Yulia Svyrydenko sebelum mengikuti rapat tertutup di Brussel.
"Ini sangat penting bagi kami, itulah mengapa kami berharap kami akan melihat sanksi-sanksi tersebut di paket kesepuluh ini, jika tidak, mungkin di paket berikutnya," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika