REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Cina telah lama menjalankan operasi mata-mata di Kuba, menyusul laporan bahwa Beijing dan Havana menyepakati penempatan pos pendengaran di negara pulau itu. Menurut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Cina meningkatkan fasilitas pengumpulan informasi intelijen di Kuba pada 2019, dan sebagai tanggapan, pemerintahan Biden menegaskan perlunya pendekatan langsung guna menangani isu tersebut.
"Kami telah menjalankan pendekatan secara senyap dan hati-hati... Saya tidak bisa menjelaskan langkah-langkah yang kami ambil tetapi strategi kami dimulai dengan diplomasi," tutur Blinken pada Senin (12/6/2023).
"Kami telah berbicara dengan pemerintah negara-negara yang mempertimbangkan untuk menjadi tuan rumah bagi pangkalan Cina," ujar dia.
Langkah itu disebutnya telah memperlambat upaya Cina untuk memperluas militer dan jejak intelijennya di seluruh dunia, yang terus diawasi oleh AS. "Kami yakin bahwa kami dapat memenuhi semua komitmen keamanan kami, baik di dalam negeri maupun di kawasan," kata Blinken.
Surat kabar The Wall Street Journal melaporkan pekan lalu bahwa Kuba setuju untuk menjadi tuan rumah pos pemeriksaan Cina dengan imbalan miliaran dolar AS. Laporan itu segera dibantah di Havana dan Beijing, serta di Washington karena dianggap tidak akurat oleh pemerintahan Biden.
"Pelaporan asli, seperti yang kami katakan, tidak akurat," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby.
"Jelas ada sumber atau sumber di luar sana yang berpikir bahwa menyebarkan informasi semacam ini ke publik itu bermanfaat, tetapi itu sama sekali tidak," kata Kirby menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
