Kementerian Intelijen mengkonfirmasi keberadaan dokumen tersebut, tetapi sebuah sumber yang mengetahui penyusunan dokumen tersebut mengatakan, bahwa kabinet diperkirakan tidak akan memperdebatkan usulan tersebut. Kementerian Intelijen bukanlah entitas pemerintah yang akan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tersebut.
Amerika Serikat (AS) secara terbuka dan pribadi menentang rencana pemindahan warga Gaza ke Sinai. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat dimulai setelah diplomasi ulang-aliknya segera setelah tanggal 7 Oktober.
Selain itu, Presiden AS Joe Biden menegaskan kepada Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sissi bahwa warga Palestina di Gaza tidak mengungsi ke Mesir atau negara lain mana pun baru-baru ini pada akhir pekan ini.
“Ini adalah dokumen awal yang dapat ditemukan dalam puluhan versi di semua tingkat pemerintahan dan dinas keamanan. Masalah ‘hari setelahnya’ belum dibahas di forum resmi mana pun di Israel, yang kini fokus pada penghapusan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas," ujar Kantor Perdana Menteri menanggapi isi dokumen yang bocor tersebut.
Sumber-sumber di Kementerian Intelijen meremehkan pentingnya dokumen tersebut. Namun hal ini merupakan bukti awal bahwa pejabat pemerintah Israel sedang mengkaji strategi keluar setelah tujuan Israel untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza tercapai.
Menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel merespons dengan pemboman udara besar-besaran terhadap Kota Gaza di bagian utara Jalur Gaza dan di tempat lain. Pihak berwenang Israel telah mendesak penduduk di bagian utara Jalur Gaza untuk pindah ke selatan.
Lebih dari 1,4 juta orang di seluruh Gaza telah meninggalkan rumah mereka, hampir setengahnya memadati sekolah dan tempat penampungan PBB. Perpindahan ini menyusul peringatan berulang kali dari militer Israel bahwa mereka akan berada dalam bahaya jika tetap berada di Gaza utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
