Yaqiu menyambut hal tersebut. Namun dia berpendapat, Pemerintah China tetap harus mengembangkan program-program guna mengurangi norma-norma gender yang diskriminatif terkait tanggung jawab pengasuhan anak, mengakhiri kebijakan cuti orang tua yang diskriminatif, memperluas kebijakan serta perlindungan cuti orang tua bagi laki-laki dan perempuan, termasuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pengasuhan anak serta bentuk-bentuk pengasuhan profesional lainnya. 

“Dan yang paling penting, pemerintah (China) harus menghapuskan kebijakan tiga anak karena batasan kelahiran, berapapun jumlahnya, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak reproduksi dan otonomi tubuh perempuan,” kata Yaqiu dalam esainya.

Pada 30 Oktober 2023, Presiden China Xi Jinping mengatakan, kaum perempuan di negaranya memiliki peran penting dan harus membentuk “tren baru dalam keluarga”. Dalam komentar yang diterbitkan kantor berita Xinhua, Xi mengungkapkan, perempuan harus menceritakan “kisah tradisi keluarga yang baik”. “(Penting untuk) secara aktif menumbuhkan budaya baru dalam pernikahan dan melahirkan anak serta memperkuat panduan mengenai pandangan generasi muda tentang pernikahan, persalinan, dan keluarga,” ujar Xi.

Dalam jangka panjang, para ahli di PBB memperkirakan populasi China akan menyusut sebesar 109 juta pada 2050, lebih dari tiga kali lipat penurunan dari perkiraan mereka sebelumnya pada 2019. Jika perkiraan itu tepat, tak menutup kemungkinan Cina akan memberlakukan kembali “child policy” seperti pada rentang 1980-2015, tapi dalam jumlah lebih dari satu anak. Dan perempuan harus kembali menjadi motor dari kebijakan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika