Kendati demikian, Menlu Blinken menegaskan bahwa pembukaan pelabuhan Ashdod akan membutuhkan waktu hingga benar-benar diterapkan, meskipun pihaknya mengusahakannya secepat mungkin.
Dia juga menekankan pelabuhan Ashdod merupakan pelengkap, bukan pengganti, dan sebagai cara-cara lain untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Dan, khususnya, jalur darat tetap menjadi cara paling penting untuk membawa bantuan masuk dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Namun, ini akan membantu menutup kesenjangan yang ada dan ini merupakan bagian dari strategi kami untuk memastikan bahwa kami melakukan segala cara yang memungkinkan untuk meningkatkan bantuan bagi mereka yang membutuhkannya melalui darat, laut, dan udara,” tuturnya.
Lebih lanjut, para menteri berkomitmen untuk melanjutkan keterlibatan dan mengirim pejabat senior ke Republik Siprus pada 18 Maret untuk mendiskusikan lebih mendalam mengenai aktivasi koridor lebih lanjut, termasuk upaya perencanaan militer Amerika Serikat untuk mendirikan dermaga sementara yang mampu menerima bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar.
Pejabat-pejabat senior juga akan melakukan konsultasi tentang kemungkinan membentuk dana bersama untuk mendukung koridor maritim dan mengkoordinasikan kontribusi dalam bentuk barang dan keuangan yang berkelanjutan.
Para menteri menegaskan kembali bahwa koridor maritim dapat dan harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan dan komoditas komersial ke Gaza melalui semua rute yang memungkinkan.
Termasuk perluasan jalur darat dan pengiriman udara yang berlanjut, bekerja sama erat dengan Koordinator Sigrid Kaag yang bertugas untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, memantau, dan memverifikasi aliran bantuan ke Gaza berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2720.
Para menteri juga menekankan perlunya Israel membuka jalur tambahan sehingga lebih banyak bantuan dapat mencapai Gaza, termasuk di wilayah Utara. Termasuk meminta Israel untuk melegakan secara keseluruhan pembatasan bea cukai guna memfasilitasi peningkatan aliran bantuan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa.
Israel melancarkan serangan balasan ke Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.
Serangan tersebut telah menewaskan hampir 31.200 warga Palestina dan melukai lebih dari 72.900 lainnya di tengah kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan pokok.
Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan di daerah kantong Palestina tersebut, menyebabkan penduduknya, terutama warga Gaza utara, berada di ambang kelaparan.
Perang Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah blokade terhadap sebagian besar makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur, menurut PBB.
Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sementaranya pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
