REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mendesak presiden Tunisia pada Sabtu (31/7) untuk segera membawa negaranya kembali ke "jalur demokrasi" setelah mengambil alih kekuasaan pemerintah pada Ahad lalu (25/7).
Presiden Tunisia Kais Saied menerapkan keadaan darurat nasional atas pandemi virus corona dan pemerintahan yang buruk dengan memberhentikan perdana menteri, membekukan parlemen, dan merebut kendali eksekutif. Langkah itu disambut oleh demonstran jalanan dan dicap sebagai kudeta oleh lawan-lawan politiknya.
Lewat panggilan telepon, Sullivan menekankan kepada Saied perlunya "membentuk pemerintahan baru dengan cepat, dipimpin oleh seorang perdana menteri yang cakap untuk menstabilkan ekonomi Tunisia dan menghadapi pandemi Covid-19, serta memastikan kembalinya parlemen terpilih secara tepat waktu," kata Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya Saied mengatakan dia akan mengambil kekuasaan eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru. Konstitusi demokratis 2014 yang memisahkan kekuasaan presiden, perdana menteri, dan parlemen kini menghadapi tantangan terberat.
